Jakarta, IDN Times - Israel resmi mengeluarkan Belanda dari Pusat Koordinasi Militer-Sipil (CMCC) pada Selasa (25/8/2026). Padahal, badan tersebut berfungsi untuk mengawasi gencatan senjata di Jalur Gaza menyusul persetujuan pada Oktober 2025.
Beberapa bulan terakhir, hubungan Belanda dan Israel terus memanas imbas kejahatan kemanusiaan di Palestina. Sebulan lalu, Belanda melarang impor produk yang berasal dari area dudukan Israel di Tepi Barat, Palestina.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengatakan bahwa keputusan ini dibuat atas persetujuan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Terlebih setelah serangkaian kebijakan anti-Israel yang diterapkan Belanda.
“Notifikasi keputusan ini sudah disampaikan pada sore hari kepada Kedutaan Besar Belanda di Israel dan tentu saja kepada rekan kami, Amerika Serikat (AS). Perwakilan Belanda diharuskan pergi dari Israel dalam 1 pekan,” terangnya, dikutip dari Democrata.
Menurut Saar, kebijakan anti-Israel dari Belanda sudah menyulut gelombang anti-Semitisme dan boikot. Ia menekankan semua yang menentang Israel tidak boleh berada di negaranya.
Pekan lalu, Belanda dan beberapa negara lain mengecam rencana Israel untuk membangun area permukiman ilegal E1 di Tepi Barat, Palestina. Menurutnya, proyek itu akan merusak solusi dua negara dan melanggar teritori milik Palestina.
Perdana Menteri Belanda, Rob Jetten, menyebut bahwa situasi di Tepi Barat terus memburuk. Kekerasan yang dilakukan oleh warga Yahudi ilegal di Tepi Barat terus meningkat yang berujung pada tekanan ekonomi bagi warga Palestina.
“Kekerasan ini harus dihentikan. Maka dari itu, Belanda bersama dengan rekan internasional menyerukan kepada Israel untuk menghentikan ekspansi permukiman ilegal dan membatalkan proyek E1,” tuturnya, dikutip dari NL Times.
Pada saat yang sama, Wakil Luar Negeri Uni Eropa (UE), Kaja Kallas, mendesak Israel membatalkan rencana ekspansi di Tepi Barat. Menurutnya, pembangunan proyek tersebut ilegal dan menyalahi hukum internasional.
Kallas menyebut, pembangunan lebih dari 1.200 rumah dalam proyek E1 di Yerusalem Timur itu akan merusak solusi dua negara. Proyek itu akan membelah Tepi Barat menjadi dua dan mengisolasi Yerusalem Timur serta meningkatkan instabilitas dan kekerasan.