Israel Perketat Akses Salat di Al-Aqsa saat Ramadan

Menurut Sabri, aparat Israel telah melarang puluhan pemuda memasuki area masjid dan menegaskan tak ada kelonggaran bagi jemaah dari Tepi Barat yang diduduki sepanjang Ramadan. Ia menjelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap jumlah jemaah dan kebebasan beribadah.

“Ini berarti akan ada pembatasan yang lebih ketat. Jumlah jemaah di Al-Aqsa akan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan kebebasan beribadah dan mengganggu pelaksanaan ibadah puasa umat Muslim,” katanya.

Setiap Ramadan, ratusan ribu warga Palestina dari Tepi Barat berupaya menuju Yerusalem Timur yang diduduki demi melaksanakan salat di Masjid Al-Aqsa. Sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober 2023, pemeriksaan di pos militer diperketat sehingga akses menuju Yerusalem makin sulit.

Dalam dua tahun terakhir, hanya sebagian kecil warga yang memperoleh izin dari tentara Israel, yang oleh warga Palestina dinilai rumit untuk didapatkan. Hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi terkait pengaturan khusus Ramadan tahun ini.

Beberapa hari terakhir, otoritas Israel juga mengeluarkan larangan sementara terhadap ratusan warga Palestina di Yerusalem Timur, mayoritas pemuda, sehingga mereka tak bisa memasuki Al-Aqsa selama Ramadan. Sebagian larangan tersebut berlaku sampai enam bulan.

Sabri mengaitkan kebijakan itu dengan penunjukan Mayjen Avshalom Peled sebagai komandan polisi baru di Yerusalem Timur yang diduduki sejak awal Januari. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan dukungan terhadap agenda Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir.

Merujuk laporan Haaretz, ia menyebut Ben-Gvir dinilai melakukan berbagai cara untuk memicu situasi. Sabri juga memperingatkan bahwa pemerintahan sayap kanan di bawah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu tengah berupaya mengubah status quo di kawasan suci tersebut. Ia kemudian menggambarkan tuntutan yang menurutnya telah lama disuarakan pihak tertentu.

“Selama bertahun-tahun, mereka menuntut masuknya publik, salat terbuka, penggunaan tanduk ritual, dan sujud. Apa yang dulu merupakan ambisi tersembunyi kini menjadi terbuka,” katanya.

Sabri menyatakan pihaknya telah lama mengingatkan bahwa Israel berusaha memaksakan kedaulatan atas lokasi itu serta mengurangi kewenangan Waqf Islam.

Menjelang Ramadan, anggota Knesset Amit Halevi dari Partai Likud memasuki kompleks Al-Aqsa dan melaksanakan salat Talmud, sebagaimana dilaporkan Channel 7. Dalam rekaman video dari lokasi, ia menyampaikan pernyataannya.

“Salat Yahudi di Temple Mount (Masjid Al-Aqsa) tidak boleh diubah selama bulan Ramadan,” kata Halevi, dikutip dari Middle East Monitor.

Ia juga menyatakan akan mendesak Netanyahu dan Ben-Gvir agar kunjungan pemukim tetap diizinkan pada sore hari selama Ramadan.

Sejak awal tahun ini, polisi Israel yang mengikuti arahan Ben-Gvir memberikan pengawalan kepada pemukim yang memasuki kompleks tersebut. Dilansir dari Haaretz, sebelumnya polisi kerap bertindak tegas, namun kini hampir tak turun tangan dan mengizinkan perubahan status quo sesuai arahan komisaris polisi dan Ben-Gvir.

Laporan itu menyebutkan bahwa kini diperbolehkan salat dengan suara keras, bernyanyi sambil sujud penuh, menari, serta mempelajari Taurat di area tersebut. Sebelum Israel menduduki Yerusalem Timur pada 1967, pengelolaan Masjid Al-Aqsa berada di bawah Jerusalem Islamic Waqf yang terhubung dengan Kementerian Wakaf Yordania.

Pada 2003, otoritas Israel mengubah aturan dengan membolehkan pemukim masuk tanpa persetujuan Waqf, meski lembaga itu berulang kali meminta agar kunjungan dihentikan. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam, sementara bagi umat Yahudi kawasan itu dikenal sebagai Temple Mount yang diklaim sebagai lokasi dua kuil Yahudi kuno.

Israel menguasai Yerusalem Timur sejak Perang Arab-Israel 1967 dan mencaploknya pada 1980, langkah yang hingga kini tak diakui komunitas internasional.