Italia: Jangan Ada Negara yang Mengakui Rezim Taliban

27 Sep 2021, 15:13 WIB

Menteri Luar Negeri Italia, Luigi Di Maio. twitter.com/ItalyMFA

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Italia, Luigi Di Maio, mengatakan bahwa rezim Taliban di Afghanistan tidak bisa mendapat pengakuan internasional. Namun, melalui pernyataan yang disampaikan pada Minggu (26/9/2021), Di Maio mendesak komunitas internasional mencegah krisis keuangan yang dapat memicu eksodus.

Sebagai informasi, Italia memegang kepresidenan bergilir tahunan kelompok G20 dan akan menjadi tuan rumah KTT khusus mengenai Afghanistan.

"Pengakuan terhadap pemerintahan Taliban mustahil, sebab terdapat 17 teroris di kalangan para menteri dan hak asasi kaum perempuan serta anak perempuan masih dilanggar," kata Di Maio, yang memimpin pertemuan para menteri luar negeri G20 di New York pekan lalu, sebagaimana dikutip dari ANTARA.

1. Italia desak supaya bantuan finansial kepada Afghanistan tetap disalurkan

Cuplikan suasana di wilayah yang dikuasai Taliban. twitter.com/pagossman

Kemudian, Di Maio mendesak supaya komunitas internasional mulai mendistribusikan bantuan finansial yang dibekukan sejak Taliban menguasai ibu kota Kabul pada Agustus lalu.

"Untuk sementara mereka tidak bisa membayar gaji (pegawai). Jelas, kita harus menjauhkan Afghanistan dari kegagalan dan arus migrasi yang tak terkendali yang dapat mengganggu stabilitas negara-negara tetangga," katanya.

"Ada cara untuk mengamankan dukungan finansial tanpa memberikan uang kepada Taliban. Kami juga sepakat bahwa bagian dari bantuan kemanusiaan harus selalu diperuntukkan bagi perlindungan kaum perempuan dan anak-anak perempuan,” tambahnya.

2. KTT akan gelar pertemuan soal Afghanistan

Ilustrasi pertemuan di KTT ke-33 ASEAN Singapura (Biro Pers Istana/Laily Rachev)

Negara-negara G20 bersama dengan negara tetangga Afghanistan berkomitmen memerangi terorisme, dan berupaya melindungi HAM. Terkait soal waktu penyelenggaraan KTT khusus Afghanistan, Di Maio mengatakan bahwa pertemuan hanya digelar beberapa pekan ke depan.

"Tanggalnya belum diumumkan, tetapi kondisinya sudah siap untuk menggelar KTT G20, yang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mario Draghi," ujar dia.

3. Taliban berupaya menghidupkan kembali ekonomi Afghanistan

Seorang anak yang mengungsi dari provinsi bagian selatan, yang meninggalkan rumah akibat peperangan antara Taliban dengan aparat keamanan Afghanistan, tidur di taman umum yang digunakan sebagai penampungan di Kabul, Afghanistan, Selasa (10/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/FOC.

Untuk menghidupkan kembali ekonomi, Taliban telah menunjuk seorang menteri perdagangan dan dua deputi. Mereka menunjuk Nooruddin Azizi, seorang pengusaha dari provinsi Panjshir utara Kabul, sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Afghanistan. Azizi akan bekerja sama dengan pejabat kementerian keuangan dan ekonomi, yang sudah diumumkan sebelumnya, untuk mengeluarkan Afghanistan dari jurang krisis.

Selain pemblokiran akses keuangan di luar negeri sejak Taliban berkuasa, kondisi kemanusiaan di Afghanistan diperparah dengan kekeringan dan pandemik COVID-19.
"Kami bekerja siang dan malam untuk ini dan memastikan bahwa masalah ekonomi diselesaikan secepat mungkin," kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dikutip dari Reuters.

Tanpa memberi keterangan detail, Mujahid berjanji akan menggaji pegawai pemerintah yang belum dibayar sejak Juli. Dia juga menyoroti sejumlah permasalahan ekonomi di Afghanistan, seperti harga bahan pokok dan bahan bakar yang melambung dan antrean panjang di bank karena penarikan uang yang terbatas.

Sebelum Taliban berkuasa, data Asian Development Bank menunjukkan bahwa 47 persen penduduk Afghanistan hidup dalam kemiskinan. Sepertiga dari angka tersebut hanya hidup dengan 1,9 dolar AS per hari (sekitar Rp27 ribu).