Jepang Pertimbangkan Beri Jaminan Keamanan ke Ukraina

21 Agu 2025, 07:09 WIB

Rahmah N

Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba. (x.com/JPN_PMO)

Intinya sih...

Jepang mendukung gencatan senjata Rusia-Ukraina.
Konstitusi Jepang yang menolak perang membatasi kontribusi Tokyo.
Jepang telah menandatangani perjanjian keamanan bilateral dengan Ukraina tahun lalu.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan negaranya akan mempertimbangkan peran dalam jaminan keamanan yang diberikan kepada Ukraina.

"Kami akan memainkan peran kami dengan tepat dan mempertimbangkan apa yang dapat dan harus kami lakukan dalam kerangka dan kemampuan hukum kami," kata Ishiba kepada wartawan pada Selasa (19/8/2025) di kantor perdana menteri di Tokyo.

"Saat ini, kami belum bisa mengatakan secara spesifik apa yang akan kami lakukan," sambungnya, dikutip dari Kyodo News.

Komentarnya muncul setelah Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengumumkan bahwa sekitar 30 negara, termasuk Jepang, sedang menyususn kerangka kerja untuk jaminan tersebut. Hal ini untuk mencegah agresi Rusia di masa mendatang.

1. Jepang serukan gencatan senjata antara Rusia-Ukraina

Ishiba juga menyatakan dukungannya terhadap upaya perdamaian yang sedang berlangsung. Ishiba menekankan pentingnya mencapai gencatan senjata yang cepat dan perdamaian yang adil. Ia juga menggarisbawahi perlunya mencegah warga Ukraina dan Rusia yang tidak bersalah menjadi korban perang.

Ia memuji inisiatif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang mengadakan perundingan dengan melibatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan para pemimpin Eropa di Gedung Putih.

Di sana, mereka membahas upaya diplomatik dan potensi gencatan senjata. Trump berencana mengadakan pertemuan tiga arah dengan Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

2. Konstitusi Jepang yang menolak perang

Ilustrasi bendera Jepang. (unsplash.com/Fumiaki Hayashi)

Meski begitu, kontribusi Tokyo akan tetap terbatas untuk saat ini, mengingat batasan konstitusional dan operasionalnya.Konstitusi Jepang yang menolak perang hanya mengizinkan penggunaan kekuatan untuk membela diri.

Aturan ini membatasi apa yang dapat dilakukan negara di luar negeri. Secara historis, Pasuka Bela Diri Jepang telah terlibat dalam misi penjaga perdamaian dan anti-pembajakan di luar negeri.

3. Jepang sepakati perjanjian keamanan bilateral dengan Ukraina tahun lalu

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba (kiri) bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di sela-sela KTT G7 di Kananaskis, Kanada, pada 17 Juni 2025. (Sumber: laman resmi Kantor Kepresidenan Ukraina/www.president.gov.ua)

The Japan Times melaporkan, Jepang telah menandatangani perjanjian keamanan bilateral dengan Ukraina pada Juni 2024. Ini menjadikan Tokyo negara non-NATO pertama yang melakukannya.

Kesepakatan 10 tahun itu berfokus pada bantuan non-mematikan dan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan. Serta, meningkatkan dukungan untuk rekonstruksi negara yang dilanda perang itu.

Invasi Moskow ke Kiev, telah memicu kekhawatiran di Jepang bahwa kekuatan militer China dapat meniru langkah Rusia dan menginvasi Taiwan, yang diklaim sebagai miliknya.

Negeri Sakura telah menjadi pendukung kuat untuk mempertahankan tatanan global berbasis aturan. Negara itu juga mengutuk upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.