Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan pencabutan pembatasan terakhir yang selama ini menghalangi perempuan bertugas di semua unit Pasukan Bela Diri Jepang (SDF). Keputusan ini disambut antusias masyarakat serta pemerhati isu kesetaraan gender.
Pemerintah memastikan bahwa seluruh perempuan di SDF kini dapat mengisi posisi apa pun, termasuk pada unit yang menangani lingkungan terkontaminasi maupun tugas berisiko tinggi.
Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan, perempuan sekarang bisa bergabung di unit pertahanan senjata nuklir, biologis, dan kimia yang sebelumnya eksklusif untuk laki-laki. Langkah ini diambil setelah kemajuan signifikan pada teknologi pelindung dan kendaraan, sehingga tidak ada lagi hambatan teknis atau operasional bagi penugasan perempuan di unit tersebut.
Keputusan ini menjadi respons atas pelajaran dari insiden Nuklir Fukushima tahun 2011, ketika keterbatasan personel perempuan menyulitkan penanganan evakuasi korban di area terpapar radioaktif.
“Absennya personel perempuan waktu itu menyulitkan penyesuaian respons di lapangan,” ujar juru bicara kementerian, dilansir The Japan News pada Minggu (27/7/2025).
Perjalanan menuju pencabutan total pembatasan dimulai pada 1993 ketika agensi pendahulu kementerian mulai membuka beberapa peran tempur untuk perempuan di SDF.
“Perubahan ini merupakan puncak dari deregulasi bertahap selama 30 tahun guna mendorong kesetaraan dalam lingkungan militer Jepang.” menurut Kementerian Pertahanan Jepang.
SDF secara bertahap memperluas layanan bagi perempuan, seperti fasilitas kamar dan toilet khusus, serta peluang bergabung di kapal penghancur, pesawat tempur, dan kapal selam. Pada 2015, perempuan mulai diizinkan menjadi pilot jet tempur di Angkatan Udara Bela Diri Jepang. Pada 2018, perempuan diterima menjadi kru kapal selam.
“Jika seseorang memiliki kemampuan dan motivasi, ia harus diberi kesempatan, tanpa melihat gender,” ujar seorang perwira perempuan senior Jepang, dilansir Japan Forward.
Kementerian Pertahanan Jepang juga mengumumkan program rekrutmen yang lebih inklusif, serta upaya mengatasi isu pelecehan di lingkungan militer.
“Kementerian terus mempromosikan kebijakan untuk meningkatkan representasi perempuan dan mewujudkan lingkungan kerja setara,” tulis rilis resmi kementerian.
Hingga akhir Maret 2024, jumlah perempuan di SDF tercatat mencapai 9 persen dari total personel, dengan target kenaikan proporsi ke 12 persen pada 2030.
Kementerian Pertahanan juga menyiapkan fasilitas pendukung ibu bekerja, seperti penitipan anak di markas, demi memperkuat retensi serta kenyamanan kerja bagi seluruh personel.
“Meningkatnya porsi perempuan di SDF akan memperkuat efektivitas organisasi dan mencegah kasus diskriminasi di masa depan,” kata seorang pejabat SDF, dilansir The Japan Times.