Jakarta, IDN Times - Invasi Rusia ke Ukraina menjadi pusat perhatian di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) ke-77 yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.
Jerman dan Prancis kompak mengutuk imperialisme Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara Qatar, Senegal dan Turki menyerukan adanya dialog perdamaian serta Lithuania mendesak dibentuknya pengadilan kejahatan perang untuk kekejaman Moskow di Kyiv.
Berdiri di mimbar PBB, Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa tidak ada yang dapat dibenarkan dari invasi Rusia ke Ukraina yang diluncurkan sejak 24 Februari lalu.
“Ini adalah imperialisme, jelas. Jika kita ingin perang ini berakhir, maka kita tidak bisa tidak bergerak,” kata Scholz, dikutip dari Al Jazeera, Rabu (21/9/2022).
Invasi Rusia ini, lanjut dia, membawa bencana tak hanya ke Eropa tapi juga tatanan keamanan global
Dalam dua pemungutan suara Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, setelah invasi Rusia ke Ukraina diluncurkan, sebanyak 140 negara anggota PBB menyesalkan adanya agresi Moskow.
Mereka juga menyerukan adanya gencatan senjata dan penarikan semua pasukan Rusia dari wilayah Ukraina.
Sementara, lebih dari 30 negara abstain, termasuk China, India dan Afrika Selatan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, dalam pidatonya yang berapi-api di mimbar PBB, menyebut bahwa seharusnya tidak ada negara yang ‘netral’ dalam kasus invasi Rusia ini.
“Mereka yang tetap diam hari ini, adalah mereka yang melayani imperialisme baru yang menghancurkan tatanan dunia,” katanya.
“Saya menyerukan kepada semua anggota majelis ini untuk mendukung kami di jalan menuju perdamaian dan Rusia harus menghentikan perang. Ini bukan tentang berpihak tetapi tanggung jawab semua untuk menghormati piagam PBB,” kata Macron.