Joe Biden Yakinkan Israel: Iran Tidak Akan Jadi Negara Nuklir

02 Sep 2022, 18:00 WIB

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden (twitter.com/President Biden)

Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menegaskan komitmen negaranya untuk tidak mengizinkan Iran menjadi negara berkekuatan nuklir. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah panggilan telepon dengan Perdana Menteri (PM) Israel, Yair Lapid.

"Perdana Menteri Lapid dan Presiden Biden berbicara panjang lebar tentang negosiasi perjanjian nuklir, dan komitmen bersama mereka untuk menghentikan kemajuan Iran pada senjata nuklir," kata pemerintah Israel, dilansir Al Jazeera.

Pada kesempatan itu, Biden turut memuji hubungan Israel dengan AS. Ia juga menekankan agar negosiasi konflik perbatasan maritim antara Israel dan Lebanon bisa diselesaikan dalam beberapa minggu mendatang.

1. AS optimis atas kembalinya kesepakatan nuklir

Ilustrasi senjata nuklir (Pixabay.com/StockSnap)

Panggilan telepon kedua negara dilakukan di tengah ketegangan antara Iran dan Barat. Keduanya masih dalam tahap negosiasi untuk mengembalikan kesepakatan nuklir 2015.

Israel sendiri menentang kesepakatan tersebut. Mereka menganggap kesepakatan itu tidak akan mencegah Iran untuk mengembangkan nuklirnya.

Sementara itu, AS tetap optimis akan kembali menyepakati perjanjian yang dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) itu.

"Kami masih tetap berharap bahwa kami dapat menerapkan kembali JCPOA," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional, John Kirby, dilansir Middle East Monitor.

2. Beberapa tuntutan Iran telah dibatalkan

Ilustrasi bendera Iran (unsplash.com/mostafa meraji)

Kirby, lebih lanjut, yakin bahwa kesepakatan kedua pihak semakin dekat. Ia menyebut, beberapa tuntutan Iran yang diluar kesepakatan nuklir sudah dibatalkan.

"Kami optimis dengan hati-hati bahwa segala sesuatunya dapat terus bergerak ke arah yang benar," tambahnya.

3. Iran ajukan banyak tuntutan

Hossein Amirabdollahian, Menteri Luar Negeri Iran (twitter.com/Abdalqader fayez عبدالقادر فاي))

Pemerintah Biden telah mengadakan pembicaraan bersama Iran sejak April 2021, tetapi pembicaraan tersebut sempat terhenti. Teheran ingin agar sanksi ekonomi AS dicabut.

Iran juga disebut mengajukan berbagai tuntutan di luar kesepakatan nuklir, salah satunya agar AS mengeluarkan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) dari daftar teroris. Langkah itu mendapat penolakan.

Washington juga didorong memberikan jaminan agar tidak keluar dari kesepakatan tersebut. Pada 2018, mantan Presiden Donald Trump memutuskan bahwa AS keluar dari perjanjian itu secara sepihak.

Teheran telah berulang kali membantah tuduhan Barat bahwa mereka sedang mengembangkan senjata nuklir. Iran mengklaim pihaknya hanya mengembangkan nuklir demi tujuan damai.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.