Persetujuan pihak terkait diperlukan sebelum membawa korban terluka dari Gaza ke Indonesia untuk perawatan medis.
Sikap RI dalam krisis kemanusiaan lintas negara memiliki sejarah panjang, menunjukkan peran kemanusiaan Indonesia sudah menjadi bagian dari identitas diplomasi RI.
Bantuan Indonesia untuk Palestina berlandaskan solidaritas kemanusiaan dan kepentingan strategis, termasuk stabilitas Timur Tengah dan perkembangan diplomasi internasional.
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Philips J. Vermonte menilai, keterlibatan Indonesia dalam isu kemanusiaan di Gaza bukanlah hal baru. Menurutnya, sikap ini sudah menjadi bagian dari ‘DNA’ diplomasi RI sejak lama, sejalan dengan mandat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia.
“Ini sudah lewat titik kulminasi secara kemanusiaan. Semua orang yang punya hati dan perasaan akan melihat bahwa harus ada langkah konkret,” kata Philips, Rabu (13/8/2025).
Philips menegaskan, wacana membawa korban terluka dari Gaza ke Indonesia untuk perawatan medis bukanlah isapan jempol. Namun, langkah ini tidak bisa dilakukan sepihak.
“Harus ada consent dari mitra-mitra Indonesia di sana,” ujarnya.
Persetujuan tersebut, kata Philips, penting untuk memastikan hak para korban tetap terjamin, termasuk hak untuk kembali ke tanah kelahirannya setelah pulih. Ia menegaskan, Indonesia ingin memastikan bantuan kemanusiaan yang diberikan tidak melanggar kesepakatan atau mengabaikan kondisi politik yang ada di kawasan.
Selain evakuasi medis, Indonesia juga siap menyalurkan bantuan dengan cara lain. “Kalau ada drop bantuan kemanusiaan lewat udara, Indonesia juga siap. Beberapa negara sudah melakukan itu dalam beberapa hari terakhir,” jelasnya.
Menurut Philips, semua langkah ini masih sejalan dengan posisi resmi Indonesia terkait Gaza.
Philips mengingatkan, keterlibatan Indonesia dalam krisis kemanusiaan lintas negara memiliki sejarah panjang. Pada 1980-an, saat terjadi konflik di Indochina yang melibatkan Kamboja, Vietnam, dan negara lain, Indonesia menginisiasi Jakarta Informal Meeting untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai.
Tidak hanya itu, Indonesia juga membuka Pulau Galang untuk menampung pengungsi Vietnam. “Kita punya preseden membantu negara-negara yang kita anggap perlu diberi bantuan, sesuai kapasitas yang kita punya,” kata Philips.
Hal ini menunjukkan bahwa peran kemanusiaan Indonesia sudah menjadi bagian dari identitas diplomasi RI sejak lama. Ia menekankan, mandat ini sejalan dengan konstitusi yang mengharuskan Indonesia ikut menjaga perdamaian dunia.
“Bahkan ketika ekonomi kita sulit pada 1950-an dan 1960-an, Indonesia tetap aktif mengirim pasukan penjaga perdamaian PBB,” tambahnya.
Menurut Philips, bantuan Indonesia untuk Palestina tidak hanya berlandaskan solidaritas kemanusiaan, tetapi juga kepentingan strategis. Stabilitas Timur Tengah penting karena ada banyak warga negara Indonesia di sana, hubungan ekonomi yang erat, dan ikatan emosional masyarakat Indonesia terhadap kawasan tersebut.
Ia menilai, situasi saat ini juga bersinggungan dengan perkembangan diplomasi internasional. Beberapa negara seperti Australia dan Prancis telah memberi sinyal akan mengakui Palestina.
“Kalau nanti negara-negara itu mengakui Palestina, akan ada ruang baru yang selama ini terbentur tembok,” jelas Philips.
Selain itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk terlibat dalam misi kemanusiaan jika diminta. “Kalau memang diperlukan dan diminta, Indonesia siap,” tegas Philips.
Baginya, keterlibatan ini akan mengurangi potensi konflik baru di dunia, yang kini sudah diwarnai oleh perang di Ukraina dan ketegangan di Asia Tenggara.