Kamboja Bawa Sengketa Perbatasan Lawan Thailand ke ICJ
Jakarta, IDN Times- Kamboja akan membawa sengketa perbatasan yang sudah lama terjadi dengan Thailand ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag. Langkah ini diambil setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan di perbatasan pada 28 Mei 2025.
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, berharap Thailand bersedia bersama-sama menyelesaikan masalah ini melalui ICJ. Tujuannya untuk mencegah konflik bersenjata kembali terulang akibat batas wilayah yang tidak jelas.
"Kami berharap pihak Thailand setuju untuk bersama-sama membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional demi mencegah lagi konfrontasi bersenjata akibat ketidakpastian perbatasan" ujar Hun Manet, dilansir CNA pada Senin (2/6/2025).
PM Manet menambahkan, Kamboja akan tetap mengajukan gugatan walaupun Thailand tidak setuju.
1. Dipicu bentrokan terbaru di perbatasan
Pemicu utama langkah ini adalah insiden penembakan pada Rabu (28/5/2025), sekitar pukul 05.30 pagi waktu setempat. Peristiwa yang menewaskan seorang tentara Kamboja ini terjadi di Desa Techo Morodok, Provinsi Preah Vihear, area yang diklaim Kamboja sebagai wilayahnya.
Kementerian Luar Negeri Kamboja segera mengirim nota diplomatik ke Kedutaan Thailand di Phnom Penh. Kamboja menuntut investigasi menyeluruh atas insiden yang mereka anggap sebagai serangan tanpa provokasi dan pelanggaran kedaulatan.
"Pemerintah Kerajaan Kamboja menuntut investigasi segera dan menyeluruh atas insiden kekerasan ini. Mereka yang bertanggung jawab atas tindakan kejam dan ilegal tersebut harus diseret ke pengadilan," demikian pernyataan Kemlu Kamboja, dikutip dari Pnom Penh Post.
Pihak militer Kamboja menyatakan mereka diserang lebih dulu, sementara militer Thailand mengaku pasukannya hanya merespons tembakan. Setelah insiden, perwakilan militer kedua negara bertemu dan sepakat meredakan ketegangan.
2. Sengketa telah berlangsung lama
Sengketa perbatasan Kamboja-Thailand bukanlah masalah baru, melainkan konflik menahun di sepanjang 800 kilometer lebih garis perbatasan. Sebagian besar batas ini ditetapkan semasa pendudukan Prancis di Indochina.
Pada 2008, bentrokan militer pernah pecah terkait area dekat Kuil Preah Vihear. ICJ kemudian memutuskan area sengketa itu milik Kamboja.
Kedua negara sebenarnya memiliki Nota Kesepahaman (MoU) tahun 2000 untuk demarkasi perbatasan. Namun, mantan Perdana Menteri Hun Sen menilai MoU itu berjalan lambat dan gagal mencegah bentrokan baru.
Area yang kini jadi sengketa dan akan diajukan Kamboja ke ICJ meliputi sekitar Kuil Ta Moan Thom, Ta Moan Toch, Ta Krabey, dan area Mum Bei (Segitiga Zamrud).
3. Eks PM Kamboja tantang Thailand
Keputusan ini didukung penuh oleh mantan Perdana Menteri Kamboja yang kini Presiden Senat, Hun Sen. Ia bahkan menantang Thailand untuk bersama-sama mencari putusan ICJ jika memang berkomitmen menyelesaikan masalah.
"Jika kita tidak biarkan pengadilan yang memutuskan, masalah ini akan seperti Gaza antara Palestina dan Israel, tidak pernah selesai, selalu ada pertempuran, besar atau kecil. Kenapa takut ke pengadilan jika kita memang tulus?" tutur Hun Sen.
Pihak Thailand menyatakan Komite Perbatasan Gabungan (JBC) mereka akan bertemu membahas isu ini. PM Manet juga telah menginstruksikan JBC Kamboja untuk segera bertemu dengan pihak Thailand.
Meski menempuh jalur hukum, Kamboja menyatakan tetap berkomitmen pada solusi damai dan menahan diri. Namun, Kamboja juga siap membela kedaulatannya jika ada invasi militer, dilansir The Nation.
