Lavrov Desak Jepang Akui Hasil Perang Dunia II
China Daily
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Moskow, IDN Times - Pemerintah Rusia melalui Menteri Luar Negerinya, Sergei Lavrov, pada hari Rabu (16/01) menyatakan Rusia tidak pernah memberikan ancaman ataupun ultimatum kepada Jepang untuk menyelesaikan sengketa kepulauan yang masih berlanjut hingga sekarang.
Meskipun Lavrov memastikan tidak adanya ultimatum, namun dirinya mendesak Pemerintah Jepang untuk mengakui hasil dari Perang Dunia 2, seperti yang dilansir dari Reuters.
1. Rusia selalu mempertanyakan komitmen Jepang terhadap hasil PD 2
The Japan TimesDikutip dari DW, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, sangat mempertanyakan apakah Jepang sudah bersungguh-sungguh ataupun berkomitmen terhadap hasil Perang Dunia 2 yang sudah lama selesai.
Lavrov melihat permasalahan ini menjadi titik berat penyelesaian sengketa kepulauan antar Rusia-Jepang dan menghambat perjanjian perdamaian yang belum pernah ditandatangani oleh kedua negara setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dalam pernyataannya menyatakan, "Ini adalah faktor yang tak terelakkan dan sangat diperlukan dalam sistem Internasional".
"Mengapa Jepang menjadi satu-satunya negara di dunia yang tidak mengakui hasil Perdang Dunia ke-2 secara sepenuhnya?", ujar tambahan Lavrov.
2. Jepang berusaha menyelesaikan sengketa pulau bersama Rusia
The Japan TimesEditor’s picks
Pemerintah Rusia selalu mendesak Jepang untuk mengakui kedaulatan Rusia terhadap pulau-pulau sengketa sebelum dialog damai dapat dilanjutkan. Kepulauan Selatan Kuril atau Wilayah paling Utara Jepang menjadi lokasi utama persengkataan antara kedua negara yang sudah berlangsung ketika Uni Soviet menginvasi pulau ini pada tahun 1945 untuk mempercepat proses kekalahan Jepang.
Mengetahui satu-satunya jalan hanyalah perdamaian, maka Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, bersama Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, melaksanakan dialog persengketaan Kepulauan Kuril pada hari Senin (14/01) dan diikuti dengan pertemuan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, bersama Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada tanggal 22 Januari 2019 nanti di Moskow dengan pembahasan yang sama, dilansir dari Reuters.
Baik Rusia dan Jepang menyetujui pelaksanaan normalisasi hubungan dan perjanjian perdamaian antara kedua negara, tetapi mereka harus menyadari pentingnya perbedaan yang ada.
Baca Juga: Sulsel Resmi Jalin Kerja sama dengan Ehime Jepang
3. Pro-kontra perdamaian Rusia-Jepang
The National InterestProses normalisasi hubungan, penyelesaian sengketa Kepulauan Kuril dan penandatangan perjanjian perdamaian antara Federasi Rusia dan Jepang memang sangat sulit untuk dilaksanakan. Kepulauan Kuril yang sedang direbut ataupun diklaim oleh kedua belah pihak menjadi saksi bisu bagaimana negara yang bertangga ini belum sama sekali menandatangani selesainya permusuhan antara Rusia-Jepang setelah Perang Dunia 2 selesai.
Beberapa grup nasionalis Rusia dan Jepang pun selalu memprotes kebijakan pemerintahannya masing-masing serta mengkritik lawan negaranya mengenai permasalahan sengketa ini. Terpecahnya arah yang diinginkan oleh sebagian kelompok masyarakat terhadap Kepulauan Kuril di masing-masing negara menunjukkan adanya pro dan kontra.
Pemerintah Rusia bersikeras tidak akan mengembalikan Kepulauan Kuril yang sudah mereka duduki kembali ke Jepang, ditambah dengan adanya pergerakan nasionalis Rusia yang sudah mempersiapkan keinginannya agar Kremlin tidak melepaskan kepulauan strategis tersebut. Kedua negara ingin berdamai dan melupakan masa lalu, namun kepentingan ditambah dengan ego dari masing-masing negara selalu menumpuk menjadi permasalahan panjang yang terus berlanjut.
Baca Juga: Jinakkan Bom Perang Dunia Kedua, 18 Ribuan Warga Jerman Dievakuasi
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
