Presiden Iran: AS Tidak Bisa Bernegosiasi dan Berperang Melawan Iran
Presiden Iran, Hassan Rouhani. twitter.com/HassanRouhani
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tehran, IDN Times - Presiden Iran, Hassan Rouhani, dalam Rapat Besar Majelis Umum PBB atau UN General Assembly yang dilaksanakan secara daring pada hari Selasa (22/09), menjelaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan bisa bernegosiasi dan berperang melawan Iran karena kegigihan yang dimiliki negaranya.
Ketegangan AS-Iran kembali memuncak setelah dijatuhkannya sanksi baru oleh Pemerintah AS dan Presiden Donald Trump yang terus mencoba mendesak PBB agar kembali memberlakukan sanksi ekonominya terhadap Iran akibat dugaan adanya pelanggaran dalam Perjanjian Nuklir Iran 2015, seperti yang dilansir dari Reuters.
1. Rouhani tegaskan jika AS harus menyerah karena kegigihan Iran
Presiden Rouhani berpidato dalam Rapat Besar Majelis Umum PBB, pada tahun 2019. twitter.com/HassanRouhaniKedua negara kembali saling serang, baik secara fisik (militer) dan diplomatik, setelah Amerika Serikat secara sepihak mundur dari Perjanjian Nuklir Iran 2015 pada tahun 2018, dan pembunuhan salah satu jenderal paling berpengaruh di Iran, Qasem Soleimani, di awal tahun 2020. Dikutip dari Reuters, Presiden Rouhani menegaskan jika sudah saatnya bagi AS untuk menyerah terhadap seluruh usahanya yang tidak mungkin berhasil dikarenakan kegigihan dan ketahanan Bangsa Iran.
Rouhani juga menyampaikan bahwa Iran bukanlah sebuah "kepingan" yang dapat dipermaikan demi kepentingan politik domestik AS, secara khusus dalam Pilpres Presiden Amerika Serikat. Pernyataan itu muncul setelah Trump memang berusaha menggenjot kebijakan luar negerinya, seperti upaya perdamaian di Timur Tengah, agar terlihat berhasil dan dapat menarik minat Masyarakat AS untuk kembali memilihnya menjadi presiden November 2020 nanti.
2. AS kembali jatuhkan sanksi baru terhadap Iran
Editor’s picks
Merasa tidak puas dengan perilaku Iran yang terus menentang kebijakannya, Pemerintah AS langsung bertindak. Presiden Trump pada hari Senin (21/09), kembali menjatuhkan sanksi baru yang ditujukan untuk Kementerian Pertahahan Iran dan beberapa lembaga lainnya yang terlibat dengan Program Nuklir Iran, dilansir dari RFE/RL.
Keputusan ini diambil Presiden Trump setelah Iran terus menghiraukan peringatan Pemerintah Amerika Serikat mengenai perkembangan program nuklir, rudal balistik, dan "perilaku jahat" Iran yang dianggap semakin menjadi ancaman besar perdamaian di Timur Tengah. Pelaksanaan sanksi terkait berhubungan dengan kebijakan "tekanan maksimum" yang dijalankan Trump demi mendesak Pemerintah Iran berdialog dengan AS sehingga dapat menghasilkan perjanjian baru.
3. Kebijakan "tekanan maksimum" Trump tidak berdampak apa-apa
Presiden Republik Prancis, Emmanuel Macron. twitter.com/francediplo_ENAdministrasi Trump menjalankan kebijakan "tekanan maksimum" terhadap Iran sejak tahun 2018 ketika AS mundur dari Perjanjian Nuklir Iran 2015. Tetapi, tidak semua negara, salah satunya sekutu Amerika Serikat, percaya kebijakan Trump dapat menekan Iran, . Dilaporkan Reuters, dalam pidatonya di Rapat Besar Majelis Umum PBB pada hari Selasa (22/09), Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyampaikan bahwa kebijakan "tekanan maksimum" Trump sejauh ini terlihat tidak berhasil dan karenanya ia menolak untuk mendukung permintaan Trump agar PBB memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran.
Mendapati dukungan besar dari Uni Eropa dan PBB, Presiden Iran, Hassan Rouhani, merasa dukungan tersebut bukanlah hanya kemenangan bagi Iran, namun untuk seluruh komunitas internasional. Hal ini menurutnya, menunjukkan bahwa Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump yang mencoba mengisolasi Iran, telah dipermalukan dalam skala internasional.
Baca Juga: Junta Militer Mali Akhirnya Tunjuk Presiden Sementara Bah Ndaw
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
