Kemhan dan Adik Prabowo Turun Tangan Bebaskan Influencer dari Junta Myanmar

Tak hanya Kemhan dan Hashim, pembebasan Arnold juga dibantu oleh Sasakawa Peace Foundation (SPF). Berdasarkan penelusuran IDN Times, Senin (21/7/2025), SPF adalah yayasan asal Jepang yang telah berdiri sejak 1986, yang fokus pada penanganan isu kompleks, dan mendorong pertukaran serta kerja sama internasional.

"Upaya tersebut dilaksanakan Kemhan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Bapak Hashim Djojohadikusumo dan Sasakawa Peace Foundation (SPF), yang secara intensif membangun komunikasi dengan pemerintah Myanmar sehingga dapat dibebaskan dan dipulangkan ke Tanah Air yang disambut pihak Kemlu," bunyi keterangan resmi Kemhan.

Kemhan menyatakan, pihaknya memang sudah bekerja sama dengan SPF sejak 2023 melalui program Military Personnel Exchange, sebuah inisiatif pertukaran personel militer yang bertujuan memperkuat hubungan pertahanan antarnegara.

Melalui jalur diplomatik dan dialog intensif, proses mediasi dilakukan Kemhan hingga akhirnya Pemerintah Myanmar menyetujui pembebasan Arnold Putra.

"Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Myanmar, Bapak Hashim Djojohadikusumo, serta Sasakawa Peace Foundation melalui Mr. Sohei Sasakawa dan Mr. Atsushi Sunami atas dukungan dan peran aktif dalam proses penyelesaian kasus Arnold Putra," tulis Kemhan.

Dalam keterangannya, Kemhan juga mengingatkan Arnold Putra untuk bersikap lebih hati-hati dan bijak saat berada di negara lain, khususnya yang tengah menghadapi situasi konflik internal.

"Diharapkan agar pengalaman ini menjadi pelajaran berharga dan tidak terulang kembali di masa yang akan datang," tulis Kemhan.

Arnold sebelumnya ditahan oleh otoritas Myanmar sejak 20 Desember 2024 dengan tuduhan memasuki wilayah Myanmar secara ilegal melalui perbatasan Thailand, dan melakukan interaksi dengan kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah militer Myanmar, seperti People’s Defense Force (PDF) dan Karen National Liberation Army (KNLA).

Atas tuduhan tersebut, Arnold dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Imigrasi 1947, Undang-Undang Anti-Terorisme, serta Undang-Undang Perkumpulan Terlarang Pasal 17(2), dan divonis tujuh tahun penjara di Insein Prison, Yangon.

Kementerian Pertahanan RI mendapatkan informasi terkait status penahanan Arnold pada 4 Juli 2025. Merespons hal tersebut, Kemhan segera mengambil langkah proaktif melalui pendekatan diplomasi pertahanan untuk bantuan kemanusiaan.