Kemlu RI Siapkan Rencana Evakuasi WNI di Bangladesh

21 Jul 2024, 10:52 WIB

Sonya Michaella

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha. (IDN Times/Sonya Michaella)

Intinya sih...

563 WNI di Bangladesh aman di tengah demo penolakan kuota PNS
Kemlu dan KBRI Dhaka terus memonitor situasi dan menyusun rencana kontinjensi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha memastikan 563 WNI di Bangladesh kini dalam kondisi aman di tengah demo penolakan kuota PNS yang pecah di negara tersebut.

“Kemlu dan KBRI Dhaka terus memonitor situasi dan menjalin komunikasi dengan para WNI. Hingga hari ini, para WNI dalam keadaan selamat,” kata Judha dalam pesan singkatnya, Minggu (21/7/2024).

Dilaporkan jumlah korban tewas akibat demo penolakan kuota PNS di Bangladesh mencapai 105 orang.

1. Siapkan rencana kontinjensi

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha. (dok. Kemlu RI)

Judha menegaskan, Kemlu dan KBRI Dhaka juga telah menyusun rencana kontinjensi untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut yang terjadi di sana, dan sejumlah kota di Bangladesh.

“Dari total 563 WNI di Bangladesh, mayoritas adalah ibu rumah tangga yang menikah dengan warga negara Bangladesh,” ujar Judha.

2. KBRI terbitkan imbauan untuk WNI

Judha menambahkan, KBRI juga telah menyampaikan imbauan kepada komunitas WNI untuk tetap waspada, menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan dari otoritas setempat dan segera menghubungi hotline KBRI Dhaka jika menghadapi situasi darurat.

"Data lapor diri KBRI Dhaka mencatat terdapat 563 WNI yg menetap di Bangladesh. Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor situasi dan mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk melindungi keselamatan WNI," tutur Judha.

Berikut hotline KBRI Dhaka: +880 1614 444552

3. Apa saja faktor pemicu protes mahasiswa di Bangladesh?

Negara Asia Selatan tersebut telah diguncang protes selama berminggu-minggu atas kuota pekerjaan sektor publik, yang mencakup kuota pekerjaan 30 persen untuk anggota keluarga pejuang dalam perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada 1971.

Hal ini telah memicu kemarahan di kalangan mahasiswa yang menghadapi tingkat pengangguran kaum muda yang tinggi. Hampir 32 juta anak muda Bangladesh tidak bekerja atau bersekolah dari total populasi 170 juta jiwa.

Saat ini, 56 persen pekerjaan pemerintah di Bangladesh disediakan berdasarkan berbagai kuota. Ini termasuk 10 persen untuk perempuan, 10 persen untuk orang-orang dari distrik terbelakang, 5 persen untuk masyarakat adat, dan 1 persen untuk penyandang disabilitas.