Keselamatan WNI Keluar dari Israel Jadi Fokus Pemerintah RI Saat Ini

Dalam keterangannya, Yvonne kembali menyampaikan sikap resmi pemerintah Indonesia terkait intersepsi armada kemanusiaan yang dilakukan militer Israel. Menurutnya, perlakuan terhadap relawan Global Sumud Flotilla merupakan tindakan yang tidak manusiawi.

“Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Dan tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan,” kata Yvonne.

Kemlu juga menegaskan tindakan militer Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan dan para relawan yang berada di dalamnya merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. “Kita tekankan kembali bahwa tindakan militer Israel terhadap armada GSF ini dan relawan yang tergabung di dalamnya adalah pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia, kata Yvonne, akan terus fokus melakukan berbagai upaya pembebasan terhadap seluruh WNI yang ditangkap. Ia memastikan pelindungan WNI tetap menjadi prioritas utama pemerintah di tengah situasi yang masih berkembang.

Yvonne mengungkapkan Menteri Luar Negeri Sugiono sejak awal telah menjalin komunikasi langsung dengan sejumlah negara sahabat yang juga memiliki warga negara dalam misi Global Sumud Flotilla 2.0. Di antaranya adalah Turki dan Yordania.

“Pak Menlu juga telah menyampaikan bahwa beliau sejak awal telah melakukan komunikasi secara langsung dengan Turki dan Yordania yang juga negara-negara sahabat yang warganya turut bergabung dalam GSF 2.0 ini,” kata Yvonne.

Menurutnya, komunikasi tersebut menjadi bagian dari upaya diplomasi bersama untuk mendorong pembebasan seluruh relawan yang ditahan Israel. Indonesia juga terus membuka jalur komunikasi dengan berbagai pihak lain yang memiliki akses terhadap pemerintah Israel.

“Kita akan terus tentunya mengupayakan seluruh jalur komunikasi, termasuk melalui negara sahabat yang memiliki akses kepada Israel, termasuk tim hukum atau sekretariat Global Sumud Flotilla, serta pihak-pihak lain yang dapat membantu memastikan keselamatan, akses komunikasi, dan proses pembebasan WNI,” ujarnya.

Kemlu menegaskan pemerintah akan menggunakan seluruh saluran diplomasi yang tersedia untuk melindungi serta mempercepat pembebasan para WNI yang ditahan. Langkah konkret di lapangan disebut terus dilakukan secara intensif.

“Kita tekankan lagi, kita akan menggunakan seluruh kanal diplomasi dan seluruh saluran diplomasi yang tersedia untuk terus melindungi dan mengupayakan pembebasan para WNI kita,” kata Yvonne.

Ia menambahkan, sejak awal keberangkatan relawan, Menlu RI telah menginstruksikan seluruh perwakilan terkait untuk melakukan koordinasi erat demi memastikan keselamatan WNI.

“Pelindungan warga negara Indonesia merupakan prioritas utama kita. Dan Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pembebasan hingga seluruh WNI dapat kembali dengan selamat ke tanah air secepatnya,” ujarnya.

Saat ini, pemerintah Indonesia masih terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di lapangan sambil memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut.