Komisi Luar Negeri Parlemen Turki Setujui Swedia Gabung NATO

Dilansir Reuters, komisi itu dikuasai oleh politisi Partai AK yang dipimpin Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sebelumnya, pemungutan suara Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pengajuan Swedia ditunda setelah perdebatan pada 16 November.

Setelah disetujui komisi urusuan luar negeri, RUU itu harus disetujui melalui pemungutan suara di majelis umum parlemen, di mana partai Erdogan juga memegang mayoritas. Diperkirakan akan disahkan di sana dalam pemungutan suara yang dapat diadakan dalam beberapa minggu.

Kemudian, Erdogan dapat menandatangani perjanjian tersebut menjadi undang-undang, mengakhiri proses yang telah membuat frustrasi beberapa sekutu Ankara dan menguji hubungan mereka dengan Barat.

Ketua komisi Fuat Oktay mengecilkan harapan soal adanya pemungutan suara yang cepat di majelis umum, mengatakan bahwa ketua parlemen akan memutuskan waktunya.

“Keputusan untuk menyampaikannya ke majelis umum sudah diambil sekarang, tapi hal ini jangan dimaknai sebagai (tanda) bahwa ia akan lolos ke Majelis Umum dengan kecepatan yang sama. Tidak ada hal seperti itu,” kata Oktay.

Parlemen akan menjalani reses selama dua minggu pada awal Januari.

Partai AK pimpinan Erdogan, sekutu nasionalis MHP, dan oposisi utama CHP memberikan suara mendukung ratifikasi. Sementara partai Islam kecil Felicity dan partai nasionalis kanan Iyi memberikan suara menentang.

Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom menyambut baik keputusan komisi tersebut.

“Langkah selanjutnya adalah parlemen memberikan suara mengenai masalah ini. Kami berharap dapat menjadi anggota NATO,” katanya.

Dilansir Associated Press, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg juga menyambut baik perkembangan tersebut. Ia mengandalkan Turki dan Hungaria untuk menyelesaikan ratifikasi mereka sesegera mungkin. Dia pun yakin keanggotaan Swedia akan membuat NATO lebih kuat.

Namun, saat ini proses keanggotaan Swedia masih mendapat halangan dari Hungaria, yang menuduh para politisi Swedia telah mengatakan kebohongan terang-terangan tentang kondisi demokrasi Hungaria. 

Swedia dan Finlandia mengajukan keanggotaan NATO pada tahun lalu, meninggalkan posisi non-blok militer mereka. Langkah itu dilakukan untuk mencari perlindungan setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

Finlandia telah bergabung dengan NATO pada April, menjadi anggota ke-31 setelah parlemen Turki meratifikasi pencalonannya.

Turki telah menunda ratifikasi keanggotaan Swedia selama lebih dari setahun karena menuduh negara tersebut tidak mengambil tindakan terhadap Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah dimasukkan dalam daftar organisasi teroris oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Sebagai tanggapan atas masalah tersebut, Swedia memperkenalkan undang-undang anti-terorisme baru yang menjadikan keanggotaan organisasi teroris sebagai tindakan ilegal, dan menyatakan menjunjung tinggi bagian dari kesepakatan yang ditandatangani tahun lalu.

Awal bulan ini, Erdogan secara terbuka menghubungkan ratifikasi keanggotaan Swedia di NATO dengan persetujuan Kongres Amerika Serikat atas permintaan Turki untuk membeli 40 jet tempur F-16 baru dan perlengkapannya.

Swedia, Finlandia, Kanada dan Belanda telah mengambil langkah-langkah untuk melonggarkan kebijakan ekspor senjata Turki setelah Erdogan meminta menghentikan embargo.