Konflik Maroko dan Polisario Kembali Memanas Usai 29 Tahun Berdamai

Melansir dari CNN, konflik antara Maroko dan Polisario kembali memanas setelah ketua kelompok pendukung kemerdekaan Sahara Barat, Brahim Ghali mengumumkan tidak akan berkomitmen kembali dalam perjanjian gencatan senjata antara kedua pihak sejak hari Sabtu (14/11).

Meski begitu, Maroko tetap mendukung upaya gencatan senjata dari PBB yang sudah dilakukan pada tahun 1991. Namun pihak Maroko tetap akan melakukan operasi militer di perlintasan El Guergarat yang masuk wilayah penyangga antara Maroko dan deklarasi independen Republik Demokratik Arab Sahrawi tersebut. 

Sebelumnya pada hari Jumat (13/11) militer Maroko melancarkan agresi di perbatasan El Guergarat. Setelah satu-satunya jalan utama menuju ke Mauritania tersebut diblokade oleh kelompok pemberontak Polisario dan menghalangi akses masuknya truk asal Maroko selama tiga minggu, dilansir dari Anadolu Agency. 

Sedangkan pihak Polisario menganggap operasi yang dilakukan Maroko di wilayah perbatasan tersebut sebagai tindakan provokatif. Bahkan Ghali mengatakan apabila tindakan tersebut sudah melanggar gencatan senjata dan kesepakatan militer serta kemungkinan perdamaian dan solusi atas dekolonisasi Sahara Barat, dikutip dari CNN. 

Menegangnya konflik antara Maroko dan Polisario dikhawatirkan dapat menghapus perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak sejak 6 September 1991. Bahkan Polisario yang didukung oleh Aljazair mengatakan apabila mereka sudah merekrut ribuan relawan yang akan dikerahkan dalam pertempuran. 

Mengutip dari Africa News, menurut Kepala Diplomasi Republik Demokratik Arab Sahrawi mengatakan terdaat ribuan relawan sudah bergabung dengan militer dan sebagian dari mereka sudah lulus dari sekolah. Malah ratusan lainnya merupakan lulusan dari sekolah militer. 

Maroko tetap menginginkan wilayah Sahara Barat sebagai bagian dari kerajaannya dan sudah menawarkan otonomi khusus pada wilayah sengketa tersebut. Akan tetapi negosiasi yang dilakukan antara Maroko, Polisario, Aljazair dan Mauritania masih berjalan alot sejak tahun 2019 lalu, dilaporkan dalam The North Africa Journal.