Pemerintah Irlandia resmi melarang masuk dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai respons atas pernyataan mereka terkait situasi di Jalur Gaza.
Perdana Menteri Micheal Martin menegaskan larangan ini untuk menjaga konsistensi kebijakan luar negeri Irlandia serta mendorong penerapan sanksi terhadap kedua menteri di tingkat Uni Eropa.
Kebijakan ini dipicu oleh komentar provokatif Ben Gvir terhadap aktivis kapal bantuan Gaza dan sorotan internasional atas kebijakan pemukiman Tepi Barat yang dijalankan Smotrich.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Irlandia secara resmi melarang masuk dua menteri sayap kanan Israel, yakni Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Keputusan ini diumumkan pada Jumat (5/6/2026) sebagai respons atas pernyataan kedua pejabat tersebut terkait situasi di Jalur Gaza.

Kebijakan ini mempertegas posisi politik luar negeri Irlandia yang terus menyoroti operasi militer Israel di Palestina. Otoritas imigrasi Irlandia telah diinstruksikan untuk menolak akses masuk bagi kedua menteri tersebut di seluruh titik perbatasan negara tanpa terkecuali.

1. Instruksi penolakan masuk di seluruh perbatasan

Menteri Kehakiman Irlandia, Jim O'Callaghan, secara langsung memerintahkan petugas imigrasi untuk menolak kedatangan Ben Gvir dan Smotrich. Instruksi ini berlaku di seluruh bandara dan pintu masuk perbatasan negara.

Kebijakan tersebut disetujui secara internal oleh Pemerintah Irlandia. Pelaksanaannya juga diperkuat oleh pembaruan sistem pengenalan wajah elektronik di Dublin.

Perdana Menteri Irlandia, Micheal Martin, mengonfirmasi pemberlakuan larangan ini. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga konsistensi sikap politik luar negeri Irlandia.

"Menteri Kehakiman Jim O'Callaghan, setahu saya telah menginstruksikan jajarannya untuk melarang Menteri Ben Gvir dan Menteri Smotrich melakukan perjalanan ke Irlandia," kata Martin, dilansir Jerusalem Post.

2. Dorongan sanksi di tingkat Uni Eropa

Selain memberlakukan larangan nasional, Irlandia juga mendorong penerapan sanksi yang lebih luas di tingkat kawasan. Hal ini disampaikan PM Martin saat menghadiri KTT Uni Eropa-Balkan Barat di Montenegro.

Dalam forum tersebut, Martin menyoroti retorika kedua menteri Israel yang dinilai mengabaikan hak-hak warga Palestina. Ia mengajak para pemimpin Eropa untuk membangun konsensus bersama dalam menyikapi isu ini.

"Dalam pandangan saya, perilaku mereka dapat menjadi alasan yang sah untuk menjatuhkan sanksi di tingkat Uni Eropa," ujar Martin, dikutip dari Times of Israel.

Upaya menyatukan suara seluruh anggota blok Eropa diakui membutuhkan proses diplomasi yang panjang. Meski demikian, Irlandia berkomitmen untuk terus mendorong negara-negara tetangganya mengambil langkah sejalan.

3. Latar belakang kebijakan menolak masuk menteri Israel

Keputusan Irlandia ini tidak lepas dari sejumlah peristiwa terbaru, termasuk beredarnya video yang menampilkan Itamar Ben Gvir. Dalam video itu, Ben Gvir memberikan komentar provokatif terhadap para aktivis kapal bantuan Gaza yang sedang ditahan.

Menteri Luar Negeri Irlandia, Helen McEntee, turut merespons insiden penahanan para relawan di perairan internasional. Pemerintah Irlandia secara resmi meminta pembebasan para aktivis, termasuk warga negaranya yang ikut ditahan oleh otoritas keamanan Israel.

Di sisi lain, Bezalel Smotrich juga mendapat sorotan internasional terkait kebijakan perluasan pemukiman di Tepi Barat. Kini, kedua menteri tersebut menghadapi potensi kebijakan larangan serupa dari negara-negara Eropa lainnya.

Merespons kebijakan pelarangan dari Irlandia, Itamar Ben Gvir memberikan tanggapan secara terbuka.

"Jika pihak-pihak antisemit ini menyerukan sanksi terhadap saya, saya mungkin telah melakukan sesuatu yang benar," kata Ben Gvir.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.