Korsel Ancam Hukum Dokter yang Ogah Setop Mogok Massal

Hingga Jumat (23/2/2024) malam, lebih dari 10 ribu dokter junior, atau 80,5 persen dari total dokter di negara tersebut, telah menyerahkan surat pengunduran diri di 100 rumah sakit pelatihan, sementara 9.006 di antaranya telah berhenti bekerja. Dimulai sejak awal pekan lalu, pemogokan ini dilakukan untuk memprotes rencana pemerintah yang ingin menambah jumlah penerimaan mahasiswa kedokteran hingga sekitar 65 persen.

Akibat aksi industrial tersebut, sejumlah rumah sakit umum di Seoul terpaksa mengurangi rencana operasi hingga 50 persen, sehingga memicu krisis kesehatan yang serius di negara itu.

Berdasarkan undang-undang kedokteran Korea Selatan, pemerintah dapat mengeluarkan perintah kembali bekerja kepada dokter dan tenaga medis lainnya jika adanya besar terhadap kesehatan masyarakat. Siapa pun yang menolak mematuhi perintah tersebut dapat dikenakan penangguhan izin dan hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda 30 juta won (sekitar Rp352 juta). Mereka yang dihukum penjara otomatis akan dicabut izin medisnya.

Hyeondeok Choi, mitra di firma hukum Daeryun yang berspesialisasi dalam hukum medis, mengatakan bahwa sangat kecil kemungkinannya pemerintah akan menangguhkan izin semua dokter yang melakukan pemogokan. Pasalnya, tindakan itu akan menyebabkan kekosongan besar di sektor medis. Pengamat lain memperkirakan bahwa pihak berwenang kemungkinan akan menghukum para pemimpin pemogokan, dilansir Associated Press.

Dalam konferesi pers pada Senin, Park mengatakan bahwa layanan medis untuk pasien darurat dan kritis di negara tersebut tetap stabil. Pemerintah telah memperpanjang jam kerja di rumah sakit umum dan mengizinkan rumah sakit militer menerima pasien biasa demi menghindari gangguan besar akibat pemogokan.

Namun dilaporkan media lokal, seorang pria berusia 80-an yang menderita serangan jantung dinyatakan meninggal pada Jumat, setelah tujuh rumah sakit menolaknya dengan alasan kekurangan tenaga medis atau hal-hal lain yang mungkin terkait dengan pemogokan.

Hwang Byung-tae, seorang pasien kanker laring berusia 55 tahun, mengatakan bahwa dia rutin menjalani perawatan di rumah sakit Seoul selama empat tahun terakhir. Namun pekan lalu, dia harus meninggalkan rumah sakit tersebut tanpa menerima suntikan antikanker karena aksi mogok kerja.

“Pasien seperti sayalah yang akhirnya menderita dan meninggal, bukan mereka,” kata Hwang.

Ada sekitar 13 ribu dokter magang dan residen di Korea Selatan. Sebagian besar dari mereka bekerja dan mengikuti pelatihan di 100 rumah sakit. Mereka biasanya membantu dokter senior selama operasi dan menangani pasien rawat inap. Adapun jumlah mereka mewakili sekitar 30-40 persen dari total dokter di beberapa rumah sakit besar.

Awal bulan ini, pemerintah mengumumkan bahwa universitas akan menerima dua ribu mahasiswa kedokteran lagi mulai tahun depan, dari yang semula 3.058 mahasiswa. Pemerintah bertujuan akan menambah 10 ribu dokter pada 2035.

Pihak berwenang mengatakan, penambahan jumlah mahasiswa kedokteran ini diperlukan untuk mengatasi kekurangan tenaga medis, terutama di daerah pedesaan dan bidang spesialis seperti bedah berisiko tinggi, pediatri, dan kebidanan.

Pada 2022, populasi Korea Selatan yang berjumlah 52 juta jiwa hanya memiliki 2,6 dokter per seribu orang. Angka ini jauh di bawah rata-rata negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yaitu sebesar 3,7.

Para dokter yang melakukan pemogokan mengatakan bahwa universitas-universitas tidak mampu menampung begitu banyak mahasiswa baru. Mereka juga berpendapat bahwa rencana tersebut tidak akan mengatasi krisis dokter di beberapa bidang penting yang bergaji rendah, seperti kedokteran anak dan unit gawat darurat.

Namun, sebuah survei menunjukkan bahwa sekitar 80 persen warga Korea Selatan mendukung rencana tersebut. Para pengkritik mencurigai dokter, salah satu profesi dengan bayaran terbaik di Korea Selatan, menentang rencana itu karena mereka khawatir akan menghadapi persaingan yang lebih besar dan pendapatan yang lebih rendah.