Korsel Mau Lanjutkan Proyek Kerja Sama dengan Korut

06 Agu 2025, 09:09 WIB

Rahmah N

Ilustrasi bendera Korea Selatan. (pexels.com/Mirko Kuzmanovic)

Intinya sih...

Bantuan dana antar Korea terakhir terjadi pada 2023.
Korsel berniat perbaiki hubungan bilateral dengan Korut.
Korsel copot speaker propaganda di perbatasan dengan Korut.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Unifikasi Korea Selatan (Korsel) Chung Dong-young, mengatakanbahwa negaranya aka n melanjutkan proyek-proyek kemanusiaan antar Korea setelah komunikasi dan kontak dengan Korea Utara (Korut) terjalin kembali. Ini termasuk penggunaan Dana Kerja Sama Antar Korea.

"Sungguh mengejutkan bahwa tidak ada satupun Dana Kerja Sama Antar Korea yang terlaksana tahun lalu," kata Chung, dikutip dari Korea Herald, Selasa (5/8/2025).

Dilaporkan, tidak ada proyek bantuan kemanusiaan yang dipimpin pemerintah atau warga sipil yang dilaksanakan untuk Korut pada 2024.

1. Bantuan dana antar Korea terakhir terjadi pada 2023

Chung juga telah menyatakan keinginan untuk membuka kembali Kompleks Industri Kaesong. Kompleks tersebut merupakan proyek ekonomi antar Korea, tetapi ditutup pada 2016.

Didirikan pada 1991, Dana Kerja Sama Antar Korea mendukung kerja sama ekonomi, program sosial, pertukaran budaya, dan proyek-proyek infrastruktur. Total anggarannya mencapai puncaknya pada 2007, dengan kucuran dana sebesar 439,7 miliar won (sekitar Rp5,2 triliun). Namun, pendanaannya telah menurun tajam sejak meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea, termasuk provokasi nuklir dan rudal Pyongyang.

Penggunaan dana terakhir adalah pada 2023. Saat itu, 900 juta won (Rp10,6 miliar) dialokasikan untuk program gizi anak.

2. Korsel perbaiki hubungan bilateral dengan Korut

Ilustrasi bendera Korea Utara (kiri) dan bendera Korea Selatan (kanan). (pixabay.com/www_slon_pics)

Pernyataan Menteri Unifikasi Korsel baru-baru ini, menandakan peralihan ke arah pendekatan yang lebih mendamaikan terhadap Korut. Upaya ini berbeda dengan kebijakan garis keras pemerintahan sebelumnya.

Sejak pemerintahan Presiden Korsel Lee Jae Myung, Seoul telah menjadikan pemulihan saluran komunikasi dengan Pyongyang sebagai prioritas utama.

Pihaknya juga telah mengambil langkah-langkah untuk melonggarkan pembatasan bagi warga negaranya untuk berinteraksi secara bebas dengan warga negara Korut, asalkan mereka melaporkan kontak tersebut terlebih dahulu. Korsel juga mendorong kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk berperan lebih aktif dalam meningkatkan hubungan.

3. Korsel copot speaker propaganda di perbatasan dengan Korut

Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan bahwa pihaknya mulai mencopot pengeras suara untuk siaran propaganda yang dipasang di sepanjang perbatasan dengan Korut.

"Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan praktis, guna meredakan ketegangan antar Korea tanpa memengaruhi postur kesiapan militer," kata kementerian tersebut pada 4 Agusutus 2025, dikutip dari Yonhap.

Pada Juni, Presiden Lee memerintahkan penangguhan siaran pengeras suara ke Korut untuk mengurangi ketegangan dan membangun kembali kepercayaan. Penghentian tersebut terjadi berdasarkan Deklarasi Panmunjom 2018 di bawah pemerintahan Presiden Moon Jae In saat itu.

Sejak 1960-an, Seoul telah membongkar dan memasang kembali pengeras suara di dekat perbatasan. Tindakan ini tergantung pada hubungan antar Korea.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.