Korsel Pertimbangkan Kontribusi untuk Keamanan Selat Hormuz

Ahn menguraikan beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan Seoul, meliputi dukungan politik dan berbagi informasi, pengiriman personel militer, serta pengerahan aset militer. Namun, ia menegaskan setiap keputusan akan mengikuti prosedur hukum internasional dan domestik.

"Operasi Epic Fury dengan jelas menunjukkan komitmen teguh pemerintahan ini untuk menghadapi ancaman dan membela kepentingan tersebut. Dalam lingkungan ancaman global saat ini, kekuatan aliansi kita sangat penting," kata Hegseth selama pembicaraannya dengan Ahn, dikutip dari Korea JoongAng Daily.

Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump dan Hegseth menyerukan dukungan sekutu, termasuk Seoul, guna mengamankan jalur pelayaran di kawasan Teluk di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Hingga kini, negosiasi gencatan senjata antara Washington-Teheran masih buntu.

Isu ini menguat setelah Korsel mengonfirmasi bahwa kebakaran pada kapal HMM Namu di dekat Selat Hormuz disebabkan oleh serangan eksternal. Seoul kini sedang melakukan penyelidikan bersama dengan Washington dan siap memberikan analisis teknis dan dukungan konsultatif kepada AS bila diperlukan.

Selain isu Selat Hormuz, kedua menteri membahas percepatan transfer kendali operasional masa perang (OPCON) dari Washington ke Seoul dalam kerangka berbasis kondisi.

Meski kendali operasional masa damai telah dikembalikan kepada Korsel sejak 1994, tetapi kendali masa perang masih berada di bawah komando AS sejak Perang Korea 1950-1953. Pemerintahan Presiden Korsel Lee Jae Myung menargetkan penyelesaian transfer tersebut sebelum 2030. Militer AS memberi sinyal kondisi transisi dapat terpenuhi pada awal 2029. Akan tetapi, Ahn menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan pemimpin politik kedua negara.

Ahn mengatakan Seoul juga menjelaskan upaya peningkatan anggaran pertahanan dan penguatan kemampuan militer untuk mendukung postur pertahanan yang yang dipimpin Korsel di Semenanjung Korea. Selain itu, Seoul juga menegaskan ambisinya untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Ahn menyebutnya sebagai isu penting dalam aliansi kedua negara yang melampaui kepentingan ekonomi. Namun, ia mengakui masih terdapat perbedaan pandangan antara Seoul-Washington terkait syarat dan jadwal transisi OPCON.

Pertemuan tersebut dipastikan tidak membahas pengurangan pasukan AS di Korea (USFK), maupun pemindahan sistem pertahanan rudal THAAD dari Korsel ke Timur Tengah. Selain itu, diskusi para menteri menepis kekhawatiran mengenai stabilitas pertahanan di Semenanjung Korea.

Sebelumnya, Seoul mengutuk insiden serangan atas kapal kargo HMM Namu berbendera Korsel di dekat Selat Hormuz, yang mengakibatkan ledakan dan kebakaran pada 4 Mei 2026. Pemerintah Korsel telah menegaskan komitmennya terhadap keamanan maritim dan kebebasan navigasi.

Kantor kepresidenan Korsel mengatakan masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu, yang diduga karena serangan oleh dua benda terbang tak dikenal. Seoul akan memutuskan tanggapan apapun setelah penyelidikan selesai, The Straits Times melaporkan.