5 Fakta Ketegangan Korsel-AS Terkait Informasi Fasilitas Nuklir Korut
- Pernyataan Menteri Unifikasi Korsel tentang lokasi pengayaan uranium di Kusong memicu tuduhan kebocoran intelijen AS, meski pemerintah menegaskan informasi itu bersumber dari laporan publik lembaga riset internasional.
- AS dilaporkan membatasi pertukaran data intelijen dengan Korsel setelah insiden tersebut, sementara kedua pihak menegaskan koordinasi militer tetap kuat demi menjaga stabilitas di Semenanjung Korea.
- Lembaga think tank AS seperti CSIS membantah menjadi sumber pernyataan menteri, sementara tekanan politik dalam negeri meningkat dan isu ini muncul di tengah uji coba rudal baru oleh Korut.
Jakarta, IDN Times - Hubungan diplomatik antara Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) memanas, menyusul dugaan kebocoran informasi rahasia mengenai fasilitas nuklir Korea Utara (Korut).
Presiden Korsel Lee Jae Myung menegaskan tidak ada kebocoran intelijen AS terkait isu tersebut. Ia menyebut tuduhan dan tindakan bahwa Menteri Unifikasi Chung Dong-young membocorkan informasi rahasia yang diberikan oleh AS adalah salah dan tidak berdasar. Lee juga memerintahkan penyelidikan mengapa isu ini bisa berkembang.
"Faktanya jelas bahwa keberadaan fasilitas nuklir yang sedang dibangun sudah diketahui luas di seluruh dunia, melalui berbagai surat kabar dan laporan media sebelum pernyataan Menteri Chung mengenai fasilitas nuklir yang sedang dibangun," kata Lee di X pada Senin (20/4/2026).
1. Pernyataan Menteri Unifikasi Korsel yang memicu kontroversi
Kontroversi bermula ketika Menteri Chung menyebut Kusong yang berada di provinsi Pyongan Utara sebagai lokasi pengayaan uranium ketiga Korut, ketika ia berbicara kepada anggota parlemen di Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi Majelis Nasional pada 6 Maret 2026. Chung adalah pejabat Korsel pertama yang menyebutkan keberadaan lokasi Kusong, selain fasilitas yang telah diungkapkan di Yongbyon, provinsi Pyongan Utara, dan Kangson, Nampo.
Pada 20 April 2026, Chung menegaskan bahwa pernyataan tersebut berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui laporan dari Insitut Sains dan Keamanan Internasional yang berbasis di AS, serta dari lembaga pemikir AS, yakni Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Rand Corp, bukan intelijen rahasia AS, Korea Herald melaporkan.
Kementerian Unifikasi dalam penjelasannya mengatakan bahwa kecurigaan tentang lokasi pengayaan uranium di Kusong telah ada sejak bertahun-tahun lalu. Pihaknya mengutip laporan pada 2016 oleh Institut Sains dan Keamanan Internasional, juga liputan selanjutnya oleh lembaga penelitian dan media.
"Pernyataan Chung tentang Kusong bersama Yongbyon dan Kangson dimaksudkan untuk menekankan keseriusan dan urgensi masalah nuklir Korut berdasarkan informasi sumber terbuka tersebut," kata Kementerian Unifikasi.
Pihaknya juga mengatakan Chung telah membuat pernyataan serupa selama sidang konfirmasinya tahun lalu. Kementerian Unifikasi menggarisbawahi bahwa pernyataan tersebut bukanlah hal baru.
2. Pembatasan berbagi intelijen oleh AS
Menanggapi insiden tersebut, Washington dilaporkan mulai membatasi pembagian informasi intelijen tertentu, terutama data satelit, dengan Seoul sejak awal April 2026. Pertukaran akan dibatasi sampai tindakan diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Dilaporkan, AS menyampaikan kekhawatirannya kepada pemerintah Korsel melalui berbagai saluran. Ini termasuk jalur diplomatik, pertahanan, dan intelijen. Mereka menyatakan ketidakpuasan yang kuat atas penyebutan publik oleh Menteri Chung terkait pengungkapan informasi sensitif tentang fasilitas nuklir Korut.
Kementerian Pertahanan Korsel membatah adanya keretakan dan menegaskan koordinasi militer tetap erat terjaga. Pemerintah menambahkan bahwa kedua negara telah sering berkomunikasi satu sama lain mengenai isu-isu penting sambil tetap mematuhi pakta berbagi intelijen militer. Namun, pihaknya menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
Pasukan AS di Korea (USFK) juga mengeluarkan pernyataan mengenai masalah ini, yang menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Korsel, guna mempertahankan pencegahan dan memastikan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.
Beberapa pengamat melihat hal ini sebagai contoh gesekan antara Seoul dan Washington, terkait perbedaan pendekatan kebijakan mereka terhadap Pyongyang.
"Karena berbagi intelijen pada akhirnya adalah masalah kepercayaan, tidak akan mudah untuk memulihkannya. Masalah ini harus ditanggapi dengan serius dan segera ditangani," kata Kim Jae-chun, profesor hubungan internasional di Sogang University, dikutip dari Korea JoongAng Daily.
3. Bantahan dari lembaga Think Tank AS
Sementara itu, Victor Cha, Ketua CSIS Korea, secara terbuka membantah klaim tersebut di media sosial. Ia menyatakan bahwa CSIS tidak pernah menerbitkan laporan yang mengonfirmasi fasilitas nuklir di Kusong.
"Kami tidak melaporkan kegiatan pengayaan uranium, seperti yang diklaim oleh menteri. Kami melaporkan mengenai pemicu uji coba bahan peledak berkekuatan tinggi. Perbedaannya sangat besar," kata Victor di X pada Selasa (21/4/2026).
4. Tekanan politik dalam negeri Korsel
Anggota DPR Sung Il-jong, ketua Komite Pertahanan Nasional di Majelis Nasional dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai oposisi utama, mengatakan bahwa Komandan USFK Xavier Brunson telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Korsel Ahn Gyu-back untuk memprotes pernyataan publik Chung.
PPP dan Sung mendesak Chung untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka menuduh penolakan Chung terhadap kebocoran intelijen AS apapun menciptakan keretakan besar dalam aliansi Korsel-AS.
5. Ketegangan yang terjadi di tengah dinamika keamanan regional
Isu ini muncul saat Pyongyang mempercepat pengembangan nuklir dan rudal. Media pemerintah Korut (KCNA) melaporkan pada Senin, bahwa pemimpin Korut Kim Jong Un pada Minggu mengawasi uji peluncuran rudal balistik jarak pendek yang telah ditingkatkan. Uji coba tersebut melibatkan lima peluncuran rudal balistik taktis darat-ke-darat Hwasong 11LA yang telah ditingkatkan, guna mengevaluasi kekuatan dan kinerja hulu ledak baru.
Di saat yang sama, fokus global Washington disebut bergeser ke Timur Tengah. Seoul berada di bawah tekanan dari Presiden AS Donald Trump terkait kontribusi keamanan, termasuk pengiriman kapal perang ke Selat Hormuz. Korsel merupakan sekutu AS di Asia Timur, yang menampung 28.500 tentara Amerika, dikutip dari The Straits Times.
