Korsel Protes soal Tambang Emas Sado Jepang ke UNESCO

Tambang emas dan perak di Pulau Sado, dulunya merupakan penghasil emas terbesar di dunia pada abad ke-17, dikutip dari Reuters. Situs berusia 400 tahun ini dibangun di atas eksploitasi lebih dari 1.000 pekerja Korea, dan ditutup pada tahun 1989.

Situs tersebut merupakan salah satu di antara lusinan lokasi industri yang memainkan peran kunci dalam modernisasi Jepang, namun mengandalkan tenaga kerja budak. Selama pemerintahan kolonial Jepang (1910-1945), diperkirakan 780.000 orang Korea bekerja di pertambangan dan pabrik pada masa itu, yang di mana dari mereka berada dalam kondisi yang mengerikan dan tanpa gaji atau tanpa hari libur yang layak.

Dilansir Kyodo News, Menteri Luar Negeri Korsel, Chung Eui Yong menyatakan kekecewaannya yang mendalam pada Jepang, menurut Kemlu Korsel.

Chung mengatakan Jepang tidak menghadapi sejarah pekerja paksa Korea selama penjajahan di Semenanjung Korea. Dia juga menuntut Jepang secara aktif mencari solusi yang dapat diterima oleh para korban Korea.

Sementara itu, saat pertemuan kedua negara di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri Jepang-Amerika Serikat (AS)-Korsel di Honolulu, AS, pada 12 Februari lalu, Chung membahas hal tersebut dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi.

Hayashi menyatakan bahwa pernyataan Korsel tidak dapat diterima dan disesalkan. Hayashi menegaskan kembali niatnya bahwa Jepang akan terlibat dalam diskusi yang tenang dan penuh hormat guna memastikan bahwa nilai luar biasa dari Tambang Emas Pulau Sado sebagai warisan budaya akan diakui oleh UNESCO dan akan mengadakan diskusi secara tulus dengan Korsel, dikutip dari laman resmi Kemlu Jepang.

Hubungan antara Korsel dan Jepang berada pada level terendah selama bertahun-tahun di tengah perselisihan soal isu-isu seperti kompensasi kepada pekerja masa perang dan wanita penghibur yang dipaksa kerja di rumah bordil militer Jepang selama Perang Dunia II.

Beberapa tahun terakhir, kelompok mantan pekerja paksa yang dijadikan buruh dan keluarga mereka yang bekerja pada era kolonial Jepang telah berusaha untuk memenangkan kompensasi dari perusahaan Jepang, seperti Nippon Steel dan Mitsubishi Heavy Industries. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh Jepang, di mana Jepang menyatakan bahwa klaim kompensasi yang berasal dari perang telah diselesaikan sepenuhnya dan diakhiri melalui perjanjian bilateral 1965.

Dampak dari perselisihan sejarah ini, merembet ke dalam sengketa perdagangan kedua negara.

AS pun telah meminta para pemimpin di Seoul dan Tokyo untuk menyelesaikan pertikaian tersebut dan memfokuskan untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh China dan Korea Utara (Korut) yang tidak dapat diprediksi.