Pyongyang, IDN Times - Pemerintah Korea Utara baru saja mengeluarkan permintaan bantuan makanan internasional. Ini dilatarbelakangi oleh gagal panen yang disebabkan kekeringan dan banjir.
PBB mengatakan negara komunis itu sedang menghadapi kekurangan 1,4 juta ton produksi pangan pada 2019 ini. Tak hanya beras, rakyat Korea Utara juga mengalami krisis kentang dan kedelai. Ini menambah buruk kondisi negara mereka usai dijatuhi sanksi.
Lalu, bagaimana kondisi di dalam negeri Korut saat ini?
Pemerintah pun mengirimkan memo setebal dua halaman kepada PBB untuk menjelaskan keadaan ini. Dalam memo tersebut, Pyongyang meminta organisasi-organisasi internasional "untuk sesegera mungkin menanggapi demi mengatasi situasi pangan" yang ada.
PBB sendiri memperkirakan ada 10,3 juta rakyat yang berada di bawah kendali rezim otoriter itu sangat membutuhkan bantuan pangan. Itu artinya, hampir setengah populasi di Korut yang berada dalam kondisi kelaparan. Ditambah lagi dengan kemungkinan ada 40 persen warga yang tak terpenuhi kebutuhan nutrisi mereka.
Dalam rilis yang disampaikan PBB berjudul "Urgent Food Assistance Called for", juru bicara organisasi Stephane Dujarric, mengatakan Korea Utara memerlukan "bantuan dari organisasi-organisasi kemanusiaan internasional yang ada di negara tersebut untuk segera menyelesaikan dampak dari masalah keamanan pangan".
Dujarric juga mengonfirmasi sejumlah badan PBB sedang berunding dengan Korea Utara "untuk mengambil langkah-langkah dini dan mengatasi kebutuhan kemanusiaan" seluruh warga yang memerlukan. Tidak diketahui apakah masalah ini akan membuat PBB mengendorkan sanksi kepada Korea Utara.
Data PBB yang dikutip The Guardian menunjukkan Korea Utara mampu memproduksi 4,9 juta ton pangan pada 2018. Angka tersebut turun 503.000 ton dibandingkan 2017 sehingga memengaruhi konsumsi pada awal 2019.
Pyongyang mengatakan akan melakukan impor 200.000 ton makanan dan memproduksi sekitar 400.000 ton hasil panen awal. Kenyataannya, ini pun masih belum menutupi kekurangan pangan yang terjadi. Akibatnya, sejak Januari lalu, terjadi pemotongan konsumsi harian dari 550 gram menjadi 300 gram
Entah kebetulan atau tidak, tapi memo permintaan bantuan internasional tersebut dikirimkan menjelang pertemuan kedua antara Kim Jong-un dan Donald Trump di Hanoi, Vietnam, pada 27-28 Februari mendatang. Belum diketahui apakah Kim juga akan menyinggung masalah krisis pangan tersebut.
Sejauh ini, pertemuan keduanya akan fokus pada denuklirisasi Semenanjung Korea. Amerika Serikat sendiri mengatakan kepada Korea Utara untuk mengakhiri program nuklir mereka. Imbalannya adalah pelonggaran sanksi yang akan membantu perekonomian mereka.
Mendekati waktu pertemuan dengan Kim, Trump mengatakan pihaknya ingin menghapus sanksi yang diberikan kepada Pyongyang sejak 2006. Hanya saja, kata Trump, butuh kerja sama dari Kim dan para pemimpin Korea Utara untuk mewujudkannya.
"Kita lihat apa yang terjadi. Sanksi masih aktif sepenuhnya. Saya belum menghapusnya, sepertinya yang kalian tahu. Saya mau saja melakukannya, tapi untuk itu, kita harus melakukan sesuatu yang berarti di pihak seberang," ujar Trump.