Jakarta, IDN Times - Pemerintah Peru, pada Selasa (20/12/2022), memberikan status persona non-grata kepada diplomat Meksiko. Keputusan ini didasari kebijakan Meksiko yang bersedia memberikan status suaka kepada eks Presiden Peru, Pedro Castillo.
Pekan lalu, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) terus melontarkan kritik terkait krisis politik yang terjadi di Peru. Hal itu disampaikan setelah pemakzulan dan penangkapan Presiden Pedro Castillo.
Peru mendeklarasikan persona non-grata dan mengharuskan diplomat Meksiko untuk pergi dalam waktu 72 jam. Pernyataan ini disampaikan dalam media sosial Kementerian Luar Negeri Peru.
"Pengusiran Duta Besar Meksiko, Pablo Monroy dikarenakan pernyataan berulang terkait otoritas tertinggi di negaranya mengenai situasi politik di Peru. Ini merupakan bentuk dukungan kepada tindakan Presiden Meksiko," papar Kementerian Luar Negeri Peru, dikutip Reuters.
Keputusan ini memanaskan hubungan kedua negara yang terus merenggang akibat komentar pedas dari Presiden AMLO. Bahkan, Kementerian Luar Negeri Meksiko sudah memerintahkan perwakilannya untuk pulang, tapi kedutaan di Lima masih tetap beroperasi.
"Keputusan Peru ini merupakan tidak berasalan dan tidak dapat dibenarkan," ungkap Menteri Luar Negeri Meksiko, Marcelo Ebrard.
Pekan lalu, Presiden AMLO mengatakan bahwa Castillo memintanya agar Kedubes Meksiko di Peru bersedia menampungnya dan menyetujui permintaan suaka. Sayangnya, Castillo gagal sampai di Kantor Kedubes Meksiko.
"Dia mengatakan pada saya bahwa ia tengah berada di jalan menuju ke Kedubes Meksiko, tapi ponselnya sudah disadap," tutur AMLO dalam konferensi pers.
Sementara, Meksiko sudah menyetujui suaka kepada Castillo dan keluarganya yang berujung pada pengusiran Dubes Meksiko di Lima. Namun, Ebrard mengatakan masih akan menegosiasi terkait pengamanan keluarga Castillo.
Menteri Luar Negeri Peru, Cecilia Gervasi, pada hari yang sama mengatakan bahwa pengamanan istri dan dua anak Castillo sudah disetujui.
Beberapa negara Amerika Latin yang dipimpin sayap kiri, Argentina, Bolivia, Kolombia, dan Meksiko menyebut penangkapan Castillo adalah penghinaan terhadap demokrasi.
Sebagai balasan, Presiden Dina Boluarte yang sempat menjadi wakil presiden di bawah kepemimpinan Castillo, memanggil perwakilannya di tiga negara itu. Ia memanggil untuk mengadakan konsultasi terkait intervensi urusan dalam negeri negaranya.
Rencana Boluarte untuk mengadakan pemilihan umum lebih awal sudah disetujui oleh anggota parlemen. Sebanyak 93 anggota menyetujui dan hanya 30 yang menolaknya. Nantinya, pemilu akan diselenggarakan pada April 2024.