Kongres AS Panggil Eks CEO Nvidia Jensen Huang soal Dugaan Spionase

Skandal ini mencuat setelah Huang mengakui ketidaksetiaannya kepada sang istri menyusul laporan hubungan asmara dengan pebisnis perempuan asal China, Alice Huang. Perempuan tersebut merupakan mantan eksekutif puncak di Megaspeed, perusahaan pusat data asal Singapura yang menjadi salah satu pelanggan asing terbesar Nvidia dengan nilai pembelian perangkat keras akal imitasi (AI) hampir 5 miliar dolar AS (sekitar Rp91,2 triliun) dalam tiga tahun terakhir.

Otoritas AS mencurigai Alice direkrut oleh badan intelijen utama China dan mengawasi pergerakannya karena Megaspeed diduga mengalihkan cip AI canggih Nvidia ke perusahaan China secara ilegal.

Menurut The Guardian, pemerintah Singapura sempat menahan paspor Alice sejak Juni 2025 hingga Februari 2026 atas dugaan deklarasi palsu terkait Megaspeed serta kini melarangnya masuk kembali ke negara tersebut. Otoritas Taiwan turut memberlakukan larangan masuk serupa, sementara Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia tengah menyelidiki anak perusahaan lokal Megaspeed atas potensi pengalihan cip ke negara lain.

Di samping skandal spionase, keputusan mundur Huang dipicu oleh terungkapnya hubungan asmara kedua dengan seorang eksekutif lama yang melapor langsung kepadanya di Nvidia, Kimberly Powell. Rentetan skandal yang mendominasi pemberitaan ini membuat nilai pasar saham Nvidia anjlok hingga 550 miliar dolar AS (sekitar Rp10.034 triliun) hanya dalam lima hari.

Penurunan tersebut menyeret kapitalisasi pasar raksasa cip ini ke bawah 4 triliun dolar AS (sekitar Rp72.978 triliun) untuk pertama kalinya sejak Juli 2025, sementara posisi Huang kini digantikan oleh Direktur Keuangan Colette Kress selaku CEO sementara.

"Laporan terbaru menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan nasional kita dan perlindungan teknologi sensitif AS. Rakyat Amerika berhak mendapatkan jawaban," kata Scott, dilansir The New York Times.

Mundurnya Huang tidak menghentikan tekanan bipartisan di Kongres untuk menyelidiki potensi kebocoran teknologi unggulan AS ke tangan militer China. Anggota parlemen dari Partai Republik dan Demokrat turut menyoroti peran Kementerian Perdagangan AS yang wajib meninjau risiko keamanan nasional sebelum pemerintah mengizinkan Nvidia menjual cip canggih H200 ke China pada Desember 2025.

Pejabat di internal pemerintahan Trump menuduh kementerian pimpinan Lutnick terlalu dekat dengan Nvidia. Sementara itu, sejumlah legislator mengkritik penolakannya untuk memasukkan lebih dari 100 perusahaan China yang berisiko mengancam keamanan nasional, termasuk perusahaan rintisan AI DeepSeek dan pembuat cip CXMT, ke daftar hitam perdagangan sejak Oktober 2025. Menyikapi desakan parlemen, Juru Bicara Kementerian Perdagangan AS, Kristen Eichamer, menyatakan bahwa Lutnick telah setuju untuk hadir secara sukarela di hadapan Komite Perbankan Senat guna menjawab seluruh pertanyaan.

Sementara itu, Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Brian Mast, Ketua Komite Intelijen DPR Rick Crawford, dan Ketua Komite Khusus DPR untuk China John Moolenaar terus bernegosiasi dengan Huang yang kini telah menyewa pengacara berpengalaman dalam investigasi pemerintah. Selain memanggil Huang, komite DPR juga menuntut kehadiran Penasihat Umum Nvidia, Tim Teter, pada awal Desember serta memanggil Wakil Menteri Perdagangan, Jeffrey Kessler, pada 3 Desember.

"Kekhawatirannya adalah keamanan nasional kita, apakah dia dipengaruhi oleh mata-mata China, dan apakah intelijen China mengumpulkan informasi tentang mahkota permata teknologi Amerika kita, serta masalah pengalihan cip ini," ujar Moolenaar, dilansir ABC News.

Kasus yang menjerat pendiri Nvidia ini memperkuat konsensus lintas partai di Washington untuk memperketat pembatasan akses China terhadap teknologi semikonduktor canggih. Ketua DPR AS, Mike Johnson, menyatakan dukungan terhadap pembatasan tersebut, sementara anggota parlemen Partai Republik berencana memasukkan aturan pembatasan ekspor cip AI baru ke dalam rancangan undang-undang otorisasi pertahanan tahunan.

Sejumlah legislator kini mendorong pengesahan empat regulasi baru untuk memperketat pengawasan, meliputi kewenangan tambahan bagi Kongres dalam ekspor cip AI, kewajiban pelacakan lokasi prosesor guna mencegah penyelundupan, pembatasan penjualan alat pembuat cip oleh sekutu AS, serta penutupan akses sewa pusat data luar negeri bagi perusahaan China. Senator Demokrat, Elizabeth Warren dan Chris Coons, juga telah menyurati Lutnick, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller untuk menyimpan seluruh dokumen terkait persetujuan ekspor cip Nvidia ke China serta laporan operasi intelijen tersebut.

Di sisi lain, pemerintah China membantah tuduhan praktik spionase terhadap AS dan menyebut tudingan terhadap warganya sebagai pencemaran nama baik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (13/11/2026) menegaskan bahwa Beijing selalu menentang penyalahgunaan langkah kontrol ekspor karena pengetatan aturan semikonduktor AS akan mengancam stabilitas rantai pasok global.

Dari pihak internal, manajemen Nvidia mengklaim tidak menemukan indikasi kebocoran rahasia perusahaan maupun ancaman keamanan nasional, sedangkan Jaksa Agung AS, Todd Blanche menyatakan Kementerian Kehakiman belum menarik kesimpulan terkait keterlibatan Alice dalam spionase untuk Beijing.