Kudeta Militer di Sudan, AS Tangguhkan Bantuan

26 Okt 2021, 17:43 WIB

Ned Price, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS.(twitter.com/vtofighi)

Jakarta, IDN Times – Amerika Serikat pada hari Senin (25/10/2021) menangguhkan bantuan dana terhadap Sudan menyusul aksi kecaman yang dilontarkan atas aksi kudeta yang terjadi. Departemen luar negeri mengatakan secara penuh menghentikan bantuan sambil menunggu perkembangan di Khartoum membaik.

Kudeta di Sudan terjadi berselang hanya beberapa jam setelah delegasi AS, Jeffrey Feltman, meninggalkan Sudan. Dalam kunjungannya itu bertujuan untuk bertemu dengan pejabat senior militer dan sipil untuk mendesak meredakan ketegangan dan rekonsiliasi dalam krisis politik Sudan.

1. Penangguhan bantuan keuangan

Ned Price, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS (twitter.com/Usama Farag)

AS untuk sementara menangguhkan bantuan yang akan dialokasikan terhadap Sudan menyusul pengambilalihan yang dilakukan oleh pihak militer.

"Mengingat perkembangan ini, Amerika Serikat menghentikan bantuan yang dimaksudkan sebagai dukungan ekonomi,” kata Ned Price, dikutip dari Al Jazeera.

Price juga memperingatkan bahwa perkembangan terakhir akan mempengaruhi hubungan bilateral antara Khartoum dan Washington. Amerika Serikat telah mengalokasikan 700 juta Dolar dalam alokasi bantuan darurat yang dimaksudkan untuk mendukung transisi demokrasi negara itu.

2. AS mendesak segera penyelesaian masalah

Melansir AP News, AS menyerukan agar masalah kudeta yang terjadi di Sudan segera di selesaikan. Juru bicara kementerian luar negeri AS, Ned Price, menyerukan kepada militer untuk membebaskan pihak-pihak yang ditahan, termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok, dan segera dilakukan pemulihan otoritas sipil.

“Pemerintah transisi yang dipimpin sipil harus segera dipulihkan. Ini mewakili keinginan rakyat Sudan, sebagaimana dibuktikan oleh demonstrasi dukungan yang signifikan dan damai,” kata Price.

“Pejabat militer harus segera membebaskan dan memastikan keamanan semua aktor politik yang ditahan, sepenuhnya memulihkan pemerintahan transisi yang dipimpin sipil dan menahan diri dari segala kekerasan terhadap pengunjuk rasa, termasuk penggunaan peluru tajam,” lanjutnya.

3. Pengambilalihan militer

Militer Sudan di kota Khartoum untuk berjaga-jaga terhadap gelombang aksi protes terhadap kudeta yang dilakukan pihak militer. (twitter.com/AJ+)

Militer Sudan berhasil merebut kekuasaan pada hari Senin dari pihak pemerintahan transisi. Mereka berhasil menahan sejumlah pejabat terutama perdana menteri Abdallah Hamdok. Pemimpin kudeta, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, membubarkan pemerintahan transisi militer-sipil yang telah dibentuk setelah upaya kudeta Omar Al-Bashir pada 2019 lalu.

Melansir Reuters, dalam aksi perebutan kekuasaan yang terjadi Senin, seorang pejabat kementerian kesehatan menyebut tujuh orang tewas akibat tembakan dan 140 terluka dalam bentrokan antara tentara dan pengunjuk rasa jalanan yang menolak perebutan kekuasaan oleh militer.

"Burhan tidak bisa menipu kita. Ini kudeta militer," kata seorang pemuda bernama Saleh, dikutip dari Reuters.

Burhan mengumumkan keadaan darurat, dengan mengatakan angkatan bersenjata perlu melindungi keselamatan dan keamanan. Dia berjanji untuk mengadakan pemilihan pada Juli 2023 dan menyerahkannya kepada pemerintah sipil terpilih saat itu.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.