Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Amerika Serikat (AS) merilis laporan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai negara. Indonesia jadi salah satu negara yang dilaporkan memiliki banyak pelanggaran HAM.
Sejumlah kasus di Indonesia disorot oleh Kemlu AS, salah satunya adalah data dari aplikasi PeduliLindungi. Tak ketinggalan, masalah Papua Barat juga menjadi sorotan.
Laporan yang bertajuk 2021 Country Reports on Human Rights Practice ini menyebutkan banyak terjadi pelanggaran HAM di Papua Barat.
“Adanya pelanggaran serius dalam konflik Papua Barat dan juga pelanggaran di Provinsi Papua, termasuk pelanggaran hukum sipil, penyiksaan dan kekerasan fisik, pembatasan kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, ancaman kekerasan untuk ras dan minoritas,” demikian keterangan dalam laporan tersebut, yang diterima IDN Times, Sabtu (16/4/2022).
Konflik bersenjata antarpasukan pemerintah dan kelompok separatis terus berlangsung di Provinsi Papua dan Papua Barat. Konflik tersebut diklaim laporan ini menyebabkan banyak warga mengungsi.
"Ada banyak laporan, bahwa kedua belah pihak melakukan pelanggaran terhadap warga sipil, termasuk pembunuhan, kekerasan, dan perusakan properti," lanjut laporan tersebut.
Laporan Kemlu AS ini juga menyebutkan banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Setiap tahun, kasus korupsi dinilai semakin meningkat.
"Undang-undang memberikan hukum pidana untuk pejabat yang korupsi, tetapi upaya pemerintah ini tidak cukup," tulis laporan tersebut.
Kasus korupsi Edhy Prabowo dan Juliari Batubara pun turut disebut dalam laporan ini. Namun, ketika kedua mantan menteri ini ditahan, kasus korupsi dinilai masih mewabah.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, angkat bicara perihal laporan dari Kemlu AS yang menyoroti masalah HAM di Indonesia ini.
"Bagaimana dengan raport situasi HAM di AS, siapa yang akan memberikan penilaian?" tanya lelaki yang akrab disapa Faiza itu kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Jumat (15/4/2022).
Ia pun mengingatkan bahwa tidak ada satu pun negara yang sempurna terkait penegakan isu HAM. AS pun tak luput dari daftar negara yang masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait penegakan HAM.