Lebanon Bentuk Pemerintahan Baru, Siapa Saja yang Mengisi Kabinet?

Kabinet tersebut menjadi pemerintahan penuh pertama Lebanon sejak 2022. Nantinya, kabinet ini ditugaskan untuk merancang pernyataan kebijakan, garis besar pendekatan dan prioritas pemerintah mendang, dan kemudian akan membutuhkan mosi kepercayaan dari parlemen Lebanon untuk dapat diberdayakan sepenuhnya.

Salam berkomitmen untuk mereformasi peradilan Lebanon, melaksanakan reformasi ekonomi, dan mewujudkan stabilitas.

"Lebanon akan melaksanakan resolusi PBB 1701, yang mengakhiri perang sebelumnya antara Hizbullah dan Israel pada 2006. Serta, menyerukan penarikan Hizbullah dan aktor bersenjata non-negara lainnya dari wilayah selatan Sungai Litani, di perbatasan dengan Israel," ujarnya kepada wartawan di istana presiden, dikutip dari Al Jazeera.

Pemerintahan baru Lebanon menandai pergeseran dari para pemimpin yang dekat dengan Hizbullah. Ada banyak tekanan internasional terhadap para politisi Lebanon. Sebab, negara tersebut sangat membutuhkan bantuan keuangan. 

Beirut berharap untuk mengakses dana rekonstruksi dan investasi setelah perang yang menghancurkan dengan Israel pada 2024, serta upaya untuk pulih dari krisis ekonomi yang melemahkan yang telah mencengkram negara itu sejak 2019. Tagihan rekonstruksi akibat kehancuran selama perang Israel-Hizbullah tahun lalu, mencapai miliaran dolar dan ini menyebabkan negara hampir bangkrut.

Pengumuman tersebut muncul setelah Wakil Utusan Timur Tengah Amerika Serikat (AS), Morgan Ortagus, pada Jumat (7/2/2025), menuntut agar Hizbullah dikeluarkan dari pemerintahan Lebanon. Pihaknya mengatakan bahwa Washington telah menjadikan kehadirannya yang berkelanjutan di kabinet sebagai garis merah.

Sehari setelahnya, Kedutaan Besar AS di Lebanon mengeluarkan pernyataan yang mengatakan pihaknya menyambut baik pemerintahan baru dan berharap pemerintahan tersebut akan melaksanakan reformasi dan membangun kembali lembaga-lembaga negara.

Di sisi lain, koordinator khusus PBB untuk Lebanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, menyambut baik pengumuman itu. Menurutnya, pemerintahan baru menandai babak baru, berakhirnya kebuntuan politik, dan masa depan bagi Lebanon.

Meskipun Hizbullah tidak mendukung Salam sebagai perdana menteri, namun kelompok tersebut terlibat dalam negosiasi dengannya mengenai kursi Muslim Syiah dalam pemerintahan. Hal ini sesuai dengan sistem pembagian kekuasaan sektarian Lebanon.

Meski begitu, Hizbullah dan sekutunya tidak lagi mengendalikan otoritas eksekutif. Mereka telah kehilangan apa yang dikenal sebagai 'blocking third', yakni tidak memiliki jumlah menteri yang cukup untuk memblokir keputusan dan menjatuhkan kabinet.

Beirut berada di bawah tekanan untuk memperluas otoritas negara di seluruh negeri dan melucuti semua aktor non-negara, termasuk Hizbullah. Hal ini dinilai sebagai upaya melemahkan kelompok tersebut secara militer oleh Israel, meski masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di Lebanon. 

Pemerintahan Lebanon yang baru terbentuk ini akan menghadapi banyak tantangan ke depannya. Bukan hanya dari segi ekonomi dan pembangunan kembali, namun juga terkait upaya mempertahankan perjanjian gencatan senjata dengan Israel.