Presiden Lebanon Minta Israel Tarik Pasukannya

- Presiden Lebanon menuntut penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan sebelum 26 Januari 2025.
- Aoun mendukung Pasukan Sementara PBB di Lebanon dan Guterres berjanji untuk memastikan penarikan pasukan secara aman.
- Gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah memulai periode saling serang pada 8 Oktober 2023 dan meningkat menjadi konflik berskala penuh pada 23 September 2024.
Jakarta, IDN Times - Presiden baru Lebanon, Joseph Aoun, menuntut agar Israel menarik pasukannya dari wilayah selatan negara itu. Hal ini harus dilakukan sebelum tenggat waktu 26 Januari 2025, sebagaimana yang disepakati dalam gencatan senjata Israel-Hizbullah tahun lalu.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, di Beirut pada Sabtu (18/1/2024), Aoun mengatakan bahwa pasukan Israel terus melakukan pelanggaran darat dan udara, terutama penghancuran rumah dan desa-desa di sepanjang perbatasan.
"Pelanggaran Israel yang terus berlanjut di darat dan udara, terutama dalam hal peledakan rumah dan penghancuran desa-desa perbatasan, sepenuhnya bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam perjanjian gencatan senjata dan dianggap sebagai kelanjutan dari pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan kehendak komunitas internasional," kata Aoun, yang terpilih sebagai presiden pada 9 Januari lalu.
1. UNIFIL dan militer Lebanon harus saling kerja sama
Aoun, yang merupakan mantan kepala angkatan bersenjata, juga mengungkapkan dukungannya terhadap Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL), yang bertugas mengamankan bagian selatan negara tersebut sebagai bagian dari Resolusi 1701 yang mengakhiri perang 2006 antara Israel dan Hizbullah. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kerja sama yang erat antara UNIFIL dan Angkatan Bersenjata Lebanon.
Sementara itu, Guterres mengatakan akan mengerahkan upaya maksimal untuk memastikan penarikan pasukan secara aman dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah mulai berlaku sejak 27 November 2024, mengakhiri periode saling serang yang dimulai pada 8 Oktober 2023 dan meningkat menjadi konflik berskala penuh pada 23 September 2024.
2. Presiden Prancis sebut penarikan pasukan Israel dari Lebanon harus dipercepat
Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, Hizbullah diharuskan mundur ke luar Sungai Litani, yang terletak sekitar 30 kilometer dari perbatasan dengan Israel, dan membongkar infrastruktur militer yang tersisa.
Dilansir dari Al Jazeera, Guterres, pada Jumat (17/1/2025), mengatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB menemukan lebih dari 100 gudang senjata milik Hizbullah atau kelompok bersenjata lainnya di Lebanon selatan. Ia juga menyerukan Israel untuk menghentikan pendudukannya di wilayah tersebut.
Tentara Lebanon telah dikerahkan ke wilayah selatan bersama pasukan perdamaian PBB, seiring dengan penarikan bertahap pasukan militer Israel.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang berkunjung ke Beirut pada Jumat, mengatakan bahwa penarikan total pasukan Israel dari wilayah tersebut harus dipercepat dan Angkatan Bersenjata Lebanon perlu diperkuat.
3. Israel telah lakukan lebih dari 500 pelanggaran
Tentara Lebanon, PBB dan Prancis menuduh Israel telah berulang kali melanggar gencatan senjata dengan melancarkan berbagai serangan dengan dalih menegakkan perjanjian tersebut. Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, dalam pidatonya pada Sabtu, mengatakan bahwa militer Israel telah melanggar kesepakatan tersebut ratusan kali.
"Kami telah bersabar dengan pelanggaran tersebut untuk memberikan kesempatan kepada negara Lebanon yang bertanggung jawab atas perjanjian ini, bersama dengan sponsor internasional, namun saya meminta Anda untuk tidak menguji kesabaran kami,” kata Qassem.
Dilansir dari Anadolu, data resmi dari Lebanon menunjukkan bahwa Israel telah melakukan 564 pelanggaran hingga Jumat, yang mengakibatkan sedikitnya 37 orang tewas dan 45 lainnya terluka.