Hizbullah Geram Israel Tunda Penarikan Pasukannya dari Lebanon Selatan
- Hizbullah menolak perpanjangan tenggat waktu penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan
- Israel menyatakan penarikan pasukannya akan berlangsung lebih dari batas waktu 60 hari yang ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata
- Kesepakatan antara Israel dan Hizbullah diperpanjang hingga 18 Februari 2025, meskipun ditolak oleh Hizbullah
Jakarta, IDN Times - Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, pada Senin (27/1/2025), mengatakan bahwa kelompoknya tidak akan menerima alasan apa pun untuk memperpanjang tenggat waktu penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan.
"Apa yang terjadi setelah jangka waktu yang diberikan untuk penarikan Israel? Israel harus menarik diri karena 60 hari telah berakhir. Kami tidak menerima alasan apa pun untuk memperpanjang satu saat atau satu hari," katanya dalam pidato yang disiarkan di televisi.
Israel, pada Jumat (24/1/2025), menyatakan bahwa penarikan pasukannya akan berlangsung lebih dari batas waktu 60 hari yang ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah. Pihaknya beralasan bahwa Lebanon belum sepenuhnya menjalankan ketentuan dalam kesepakatan tersebut.
Amerika Serikat (AS) kemudian mengumumkan bahwa kesepakatan antara Israel dan Hizbullah di Lebanon, yang dijadwalkan berakhir pada Minggu (26/1/2025), diperpanjang hingga 18 Februari 2025.
1. Qassem sebut kelompok perlawanan berhak melakukan tindakan sebagai respons terhadap pendudukan Israel
Qassem mengungkapkan bahwa menurut informasi yang diterima oleh Hizbullah, Washington awalnya mengusulkan kepada pejabat Lebanon untuk memperpanjang kesepakatan tersebut hingga 28 Februari 2025. Namun, usulan itu ditolak.
"Tak seorang pun di Lebanon dapat menerima perpanjangan (penarikan pasukan Israel) sesaat pun. Israel harus keluar. Segala akibat dari penundaan penarikan akan menjadi tanggung jawab PBB, AS, Prancis dan entitas Israel,” ujarnya, dikutip dari Reuters.
Ia menambahkan bahwa kelompok perlawanan memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka anggap tepat sebagai respons terhadap pendudukan Israel.
2. Tentara Israel tewaskan 24 warga sipil di Lebanon selatan
Dalam pertemuan dengan Duta Besar AS Lisa Johnson, Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, mengatakan bahwa negaranya bersedia mematuhi kesepakatan gencatan senjata dengan Israel hingga 18 Februari 2025.
Sebagai imbalannya, Mikati menuntut tekanan internasional guna mengakhiri agresi dan pelanggaran berulang yang dilakukan Israel serta memastikan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah yang diduduki di bagian selatan.
Menurut laporan Kementerian Kesehatan Lebanon, pasukan Israel membunuh sedikitnya 24 orang dan melukai 141 lainnya di Lebanon Selatan. Serangan ini terjadi pada Minggu dan Senin, ketika ribuan warga berusaha kembali ke rumah mereka di wilayah tersebut.
3. Lebanon tidak punya pilihan selain terima perpanjangan gencatan senjata dari Israel
Dilansir The National, seorang pejabat keamanan Lebanon mengungkapkan bahwa Beirut tidak punya pilihan lain selain menerima perpanjangan gencatan senjata tersebut. Menurutnya, satu-satunya cara bagi Lebanon untuk menjaga martabat negaranya adalah dengan menuntut negosiasi serta pembebasan anggota Hizbullah dan tahanan lainnya.
“Israel, tentu saja, lebih memilih waktu tambahan untuk terus menghancurkan apa yang mereka klaim sebagai terowongan dan infrastruktur Hizbullah. Kenyataannya, mereka mengubah kota-kota perbatasan menjadi tempat yang tidak dapat dihuni dengan merampas sumber air dan lahan pertanian. Bahkan pohon zaitun kita pun diambil oleh mereka," kata pejabat tersebut.
Selain itu, permintaan Israel untuk perpanjangan gencatan senjata juga dianggap bertujuan menguji respons Hizbullah. Alih-alih bertindak secara terbuka, kelompok bersenjata tersebut akan mendorong warga sipil untuk berjuang mempertahankan tanah mereka melalui serangan-serangan kecil sembari memberikan dukungan kepada mereka secara diam-diam.
