Lebanon Mulai Lucuti Senjata Faksi Palestina di Kamp Pengungsi

Penyerahan senjata perdana diatur oleh tentara Lebanon yang kini memegang kendali atas senjata tersebut. Proses ini dipandang sebagai upaya awal untuk menegakkan kembali yurisdiksi negara di dalam kamp pengungsi yang selama ini otonom.

Seorang pejabat Fatah menyatakan bahwa senjata yang diserahkan adalah senjata ilegal yang berhasil dikumpulkan di dalam kamp. Ia mengklaim, mereka belum menyerahkan senjata yang menjadi bagian dari inventaris organisasinya.

Namun, tidak semua kelompok Palestina di Lebanon mendukung rencana pelucutuan. Beberapa faksi lainnya bersumpah untuk tidak akan menyerahkan persenjataan mereka.

"Senjata kami akan tetap ada selama pendudukan masih ada di tanah Palestina. Senjata ini hanya akan digunakan untuk konfrontasi dengan musuh Zionis sampai rakyat kami mencapai hak mereka untuk kembali, bebas, dan mendirikan negara merdeka," tulis faksi-faksi tersebut, dilansir Ynet.

Keputusan pelucutan senjata ini tidak lepas dari tekanan Amerika Serikat terhadap pemerintah Lebanon. Washington telah lama mendorong agar semua senjata di Lebanon berada di bawah kendali angkatan bersenjata resmi (LAF).

Langkah ini juga merupakan salah satu syarat dari perjanjian gencatan senjata yang dimediasi AS antara Lebanon dan Israel pada November 2024.

"Ini adalah langkah bersejarah menuju persatuan dan stabilitas. Langkah ini menunjukkan komitmen sejati terhadap perdamaian dan kerja sama," ujar Utusan Khusus AS Thomas Barrack, dilansir Al Arabiya.

Bagi pemerintah Lebanon, melucuti faksi-faksi Palestina dianggap sebagai langkah awal yang lebih mudah dicapai. Selanjutnya, mereka harus melucuti Hizbullah, kelompok bersenjata yang jauh lebih kuat dan berpengaruh di Lebanon.

Selain AS, negara-negara lain seperti Prancis dan Arab Saudi juga telah mendorong Lebanon untuk bersikap lebih tegas. Menurut mereka, semua aktor non-negara harus dilucuti agar Lebanon lebih stabil.

Rencana pemerintah untuk melucuti semua milisi mendapat kecaman dari Hizbullah. Kelompok yang didukung Iran ini menuduh Perdana Menteri Nawaf Salam tunduk pada proposal AS dan melanggar komitmennya sendiri.

Menurut Hizbullah, syarat pelucutan senjata adalah upaya untuk melemahkan perlawanan terhadap Israel.

"Ketika Perdana Menteri Nawaf Salam mengadopsi proposal utusan Amerika, dia menentang semua komitmen yang dia buat dalam pernyataan kementeriannya, begitu juga yang ada dalam pidato pelantikan presiden," kata pihak Hizbullah, dilansir Middle East Eye.

Selama puluhan tahun, 12 kamp pengungsi Palestina di Lebanon telah dikontrol oleh faksi bersenjata. Wilayah ini sebagian besar berada di luar kendali dan yurisdiksi hukum pemerintah Lebanon.

Kamp-kamp tersebut menampung ratusan ribu pengungsi Palestina yang hidup dalam kondisi yang sering kali memprihatinkan. Mereka menghadapi berbagai pembatasan hak-hak sipil, termasuk akses terbatas terhadap berbagai jenis pekerjaan dan kepemilikan properti.