Lebanon Tegur Iran karena Ikut Campur dalam Urusan Negaranya

19 Okt 2024, 15:07 WIB

Leo Manik

bendera Lebanon. (unsplash.com/Charbel Karam)

Intinya sih...

PM Lebanon kritik Iran atas campur tangan dalam urusan Lebanon, menegaskan hak prerogatif negara.
Resolusi PBB 1701 bertujuan mengakhiri perang Israel-Hizbullah, tapi implementasinya mandek hingga kini.
Mikati siap memperkuat kehadiran tentara di selatan Lebanon jika gencatan senjata tercapai, namun Hizbullah ancam meluncurkan serangan baru.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Lebanon Najib Mikati melontarkan kritik terhadap Iran pada Jumat (18/10/2024). Melansir Reuters, Mikati menegur Teheran atas pernyataan yang dianggap sebagai campur tangan terang-terangan dalam urusan Lebanon.

Kritik ini muncul setelah ketua parlemen Iran, Mohammad Baqer Ghalibaf menyatakan kesiapan negaranya untuk bernegosiasi terkait implementasi Resolusi PBB 1701. Resolusi ini merupakan kesepakatan PBB yang mengakhiri konflik Israel-Hizbullah pada 2006 dan dianggap sebagai prasyarat untuk gencatan senjata di Lebanon saat ini.

Kritik terhadap Iran oleh pejabat tinggi Lebanon dinilai sangat tidak biasa. Hal ini mengingat dukungan Teheran terhadap kelompok Hizbullah yang berpengaruh kuat di Lebanon.

1. Resolusi 1701 bermaksud mengakhiri konflik Israel-Lebanon

Resolusi PBB 1701 yang disepakati pada 2006 bertujuan mengakhiri perang antara Israel dan Hizbullah. Resolusi ini menyerukan agar Lebanon selatan bebas dari pasukan atau senjata selain milik pemerintah Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB.

Namun, implementasinya masih mandek hingga saat ini. Terlebih, tensi antara Israel-Hizbullah kembali memanas sejak serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023.

Sejak saat itu, kedua pihak saling menembak rudal melintasi perbatasan masing-masing. Israel juga melancarkan serangkaian serangan yang berhasil menewaskan beberapa pemimpin Hizbullah.

Eskalasi konflik mencapai babak baru ketika Israel mulai menginvasi Lebanon selatan beberapa pekan lalu.

2. PM Lebanon tegaskan negosiasi adalah hak prerogatif negaranya

PM Mikati mengungkapkan keterkejutannya atas komentar Ghalibaf. Ia menganggap pernyataan tersebut sebagai upaya Iran untuk mencampuri urusan internal Lebanon. Mikati menegaskan bahwa negosiasi terkait implementasi Resolusi 1701 adalah hak prerogatif negara Lebanon.

"Masalah negosiasi untuk menerapkan resolusi internasional 1701 sedang dilakukan oleh negara Lebanon. Semua pihak diharapkan mendukung hal ini, bukan berusaha memaksakan kehendak mereka," tegas Mikati, dilansir dari Al Monitor.

Sebagai tindak lanjut, Mikati meminta Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdallah Bou Habib untuk memanggil perwakilan Iran di Beirut, Meysam Ghahrmani.

Sementara itu, seorang sumber Iran membantah tuduhan campur tangan. Ia menyatakan bahwa tujuan Iran hanyalah untuk mencapai gencatan senjata yang didukung pemerintah Lebanon dan Hizbullah.

3. Pemerintah Lebanon berencana tambah tentara di selatan

PM Mikati telah berulang kali menegaskan komitmen pemerintahnya untuk implementasi penuh Resolusi PBB 1701. "Solusi diplomatik tetap ada di meja perundingan," ujar Mikati, dilansir dari The New York Times.

Sebagai langkah konkret, Mikati menyatakan kesiapan Lebanon untuk memperkuat kehadiran tentara di selatan jika gencatan senjata tercapai. Pemerintah Lebanon berencana merekrut 1.500 tentara tambahan ke dalam angkatan bersenjata.

"Negara Lebanon siap menegakkan kedaulatannya di seluruh wilayah Lebanon," tegas Mikati.

Namun, pemerintahan sementara Lebanon yang dilanda krisis dianggap tidak berdaya untuk mengendalikan Hizbullah. Di sisi lain, Hizbullah justru menyatakan akan meluncurkan serangan baru melawan Israel.

Sementara, perang total dalam tiga pekan terakhir diperkirakan telah menewaskan 1.418 orang di Lebanon.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.