IDN Times, Jakarta – Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis, 26-28 Mei 2026 masih menuai kontroversi di tanah air. Ini kunjungan ke-4 kalinya bagi Prabowo ke negara anggota Uni Eropa itu, bagian dari lebih dari 50 kunjungan ke luar negeri selama 19 bulan menjadi Presiden Republik Indonesia.
Di sela-sela kunjungan itu, Presiden Prabowo melakukan wawancara dengan media berpusat di Paris, yaitu The Atlantico. Perbincangan Prabowo dengan Jean-Sebastien Ferjou, direktur pemberitaan The Atlantico, dikemas dalam wawancara eksklusif dengan judul, “Prabowo Subianto: Seni Menjaga Keseimbangan di Tengah Dunia yang Membara”.
Menariknya, The Atlantico adalah media yang juga dimiliki Lucian Despoiu, sosok konsultan komunikasi asal Rumania, yang sudah belasan tahun menjadi konsultan komunikasi dan media sejak era Presiden Joko "Jokowi" Widodo, dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto.
Peran dan kedekatan dengan Presiden Prabowo cukup signifikan, dan ini saya perhatikan langsung saat Prabowo hadir di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 di New York, AS, akhir September 2025. Kepada saya, Lucian juga mengaku mengatur beberapa pertemuan pihak-pihak lain dengan Presiden Prabowo saat mengikuti kegiatan di Forum Ekonomi Dunia (WEF), 22 Januari 2026 di Davos, Swis. Termasuk pertemuan Presiden dengan bintang sepakbola Prancis, Zinedine Zidane.
Lucian juga menceritakan bahwa dia membeli saham mayoritas The Atlantico Prancis. Di negaranya sendiri, Lucian relatif kurang dikenal, tetapi lewat perusahaan yang dia dirikan, Impactum, dia mengaku melakukan konsultasi komunikasi dan strategi kampanye politik di sejumlah negara, termasuk di Indonesia.
Publikasi Rumania menyebut Lucian sebagai Pengusaha Rumania. Dalam sebuah artikel yang dimuat pada 3 Desember 2025, disebutkan Lucian membeli saham theatlantico.fr, sebuah situs digital yang dianggap condong ke sayap kanan, senilai 2 Juta Euro.
“Lucian Despoiu adalah pendiri Majoritas, sebuah perusahaan spesialis di kampanye digital, terutama saat kampanye pemilihan umum, dan nenurut situsnya, memiliki kontrak di lebih dari 40 negara sejak 2008,” tulis Romania Journal, situs digital di Rumania.
Akuisisi saham The Atlantico ini dilakukan Lucian lewat Kondiment, perusahaan Lucian yang fokus ke pasar internasional. Media di sana menyebut langkah Lucian ini bentuk ekspansi bisnis pemasaran digital Lucian ke pasar Prancis. Di Indonesia, Lucian juga mengaku banyak membantu pemasaran Danantara Indonesia, Sovereign Wealth Fund andalan Prabowo dalam pemasaran di dunia internasional.
Presiden Prabowo juga sudah mengirimkan artikel dengan format Opini ke media berbasis di Inggris yang sangat dihargai kualitasnya di dunia,The Economist. Belum lama ini jagat percakapan politik dan ekonomui tanah air diramaikan dengan artikel yang sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Usulan mengirimkan artikel untuk semacam “hak jawab” ke media ini, termasuk datang dari Lucian.
Berikut selengkapnya wawancara The Atlantico dengan Presiden Prabowo.
Di saat Timur Tengah dilanda konflik, persaingan AS-Tiongkok mengubah keseimbangan kekuatan global, dan Eropa kesulitan memperjuangkan suaranya, Indonesia muncul sebagai salah satu kekuatan kunci di abad ke-21. Setia pada doktrin non-blok-nya sambil menghadapi lingkungan strategis yang kian tidak stabil, Presiden Prabowo Subianto mengadvokasi diplomasi keseimbangan antara Washington, Beijing, dan Moskow, sekaligus memperkuat kemitraan Indonesia dengan Prancis. Dalam wawancara eksklusif ini, beliau merefleksikan perang yang melibatkan Iran, Taiwan, masa depan Eropa, dan ambisi ekonomi dari negara yang bertekad memainkan peran lebih besar dalam urusan dunia.
Indonesia di Tengah Dunia yang Membara
Indonesia sejak lama mempertahankan kebijakan luar negeri "bebas aktif", warisan dari semangat Bandung. Namun konflik yang melibatkan Iran, perombakan aliansi antara Washington, Beijing, dan Moskow, serta marginalisasi Eropa yang semakin nyata, menguji doktrin tersebut seperti belum pernah sebelumnya. Prancis adalah salah satu dari sedikit negara Barat di mana Indonesia secara terbuka mempertahankan kemitraan strategis, yang mencakup kerja sama pertahanan, kawasan Indo-Pasifik, dan kursi tetap Prancis di Dewan Keamanan PBB. Prancis juga merupakan satu-satunya mitra dialog Eropa yang dianggap Jakarta sebagai kekuatan independen.
Jean-Sébastien Ferjou: Prancis dan Indonesia memiliki visi yang sama tentang kawasan Indo-Pasifik yang tidak berpihak pada Amerika maupun Tiongkok. Apakah Anda melihat dalam kemitraan ini sebagai cikal bakal sesuatu yang lebih besar—sebuah koalisi kekuatan menengah yang mampu memengaruhi penyelesaian krisis, di Iran dan seterusnya?
Prabowo Subianto: Kebijakan luar negeri Indonesia berpedoman pada konstitusi kita, yang mewajibkan kita untuk membela kebebasan dan perdamaian. Prancis memiliki nilai-nilai yang sama. Itulah mengapa kami mendukung upaya Prancis menuju pengakuan Palestina sebagai negara merdeka. Untuk pertama kalinya, berkat ketekunan diplomasi Prancis-Arab Saudi, 157 negara kini mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Jean-Sébastien Ferjou: Indonesia mendefinisikan dirinya sebagai negara non-blok. Namun dalam konflik yang melibatkan Iran—negara yang memiliki ikatan sejarah yang dalam dengan Indonesia di dunia Muslim—posisi ini sedang diuji secara nyata. Anda bahkan menawarkan diri untuk pergi ke Teheran. Secara realistis, apa yang bisa disumbangkan Indonesia dalam krisis sebesar ini, dan di mana Anda melihat batasan peran Indonesia?
Prabowo Subianto: Sebagai negara non-blok, Indonesia menawarkan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik seorang mediator yang satu-satunya kepentingannya adalah perdamaian dan stabilitas. Kami telah menawarkan mediasi tidak hanya dalam konflik Israel-Amerika-Iran tetapi juga dalam konflik Rusia-Ukraina. Terkait Iran secara khusus, kami berkoordinasi erat dengan pemerintah Pakistan, yang secara geografis lebih dekat dengan situasi tersebut. Perdana Menteri Pakistan sendiri telah mengusulkan untuk pergi ke Teheran bersama saya jika diperlukan.
Jean-Sébastien Ferjou: Konflik yang melibatkan Iran telah mengganggu kebebasan navigasi di Selat Hormuz, sebuah prinsip yang selama ini dianggap remeh oleh dunia. Lebih dekat ke rumah, Menteri Keuangan Anda sempat mengusulkan pengenaan biaya transit untuk kapal yang melewati Selat Malaka. Meskipun beliau kemudian menarik gagasan itu, sekadar usulan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh kawasan. Apakah gagasan itu benar-benar mati, ataukah ketidakteraturan global saat ini membuka kembali perdebatan tentang siapa yang mengendalikan—dan mendapatkan keuntungan dari—jalur-jalur maritim strategis?
Prabowo Subianto: Kami percaya pada supremasi hukum internasional. Indonesia mencapai pengakuan sebagai negara kepulauan melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Kebebasan navigasi adalah hak sakral yang diabadikan dalam Konvensi tersebut, dan kami harus menghormatinya dalam keadaan apa pun. Namun, aturan tidak berarti apa-apa jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menegakkannya. Itulah mengapa Indonesia memperkuat kemampuan angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan daratnya—bukan untuk mengancam siapa pun, tetapi untuk memastikan kami memiliki sarana yang diperlukan untuk menegakkan tatanan berbasis aturan. Kekuatan tidak bisa menggantikan hukum.
Trump, Xi, Putin: Segitiga yang Membentuk Ulang Dunia
Penyelarasan yang semakin erat antara Trump dan Xi (Jinping) di satu sisi, serta Xi dan Putin di sisi lain, telah menghasilkan arsitektur kekuasaan yang belum pernah terjadi sejak Perang Dingin. Bagi negara seperti Indonesia—mitra dagang utama Tiongkok di kawasan dan secara historis waspada terhadap hegemon regional mana pun—realignment ini bukanlah hal yang abstrak. Ini adalah masalah eksistensial.
Jean-Sébastien Ferjou: Trump dan Xi kini tampaknya memiliki kepentingan bersama untuk menstabilkan hubungan bilateral mereka, dan kekuatan yang lebih kecil seringkali membayar harga untuk akomodasi antara kekuatan besar. Apakah dinamika ini menguntungkan atau merugikan Asia Tenggara, dan Indonesia pada khususnya?
Prabowo Subianto: Terus terang saja: kami telah mendapat manfaat dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Beberapa industri pindah ke Indonesia sebagai bagian dari strategi "China Plus One". Namun, saya percaya dunia akan lebih makmur jika kedua kekuatan besar itu bekerja sama secara harmonis. Sebaliknya akan terjadi jika mereka saling berhadapan. Baik Tiongkok maupun Amerika Serikat membutuhkan mineral strategis dan kemampuan industri Asia Tenggara. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi kita berkorelasi positif dengan mereka. Perekonomian Amerika dan Tiongkok yang dinamis adalah kepentingan kita.
Jean-Sébastien Ferjou: Taiwan mungkin adalah titik api paling berbahaya di kawasan ini, di mana ruang untuk kesalahan sangat kecil. Jika Tiongkok bertindak terhadap Taiwan, Indonesia akan menghadapi pilihan yang hampir mustahil: mitra dagang terbesarnya di satu sisi dan tatanan internasional berbasis aturan yang diklaimnya bela di sisi lain. Bagaimana Anda melihat skenario ini, dan apakah Jakarta telah mempersiapkannya?
Prabowo Subianto: Saya telah menyatakannya secara terbuka, dan saya ulangi di sini: Indonesia mendukung Kebijakan Satu Tiongkok, dan kami percaya Beijing telah—dan akan tetap—sangat rasional mengenai Taiwan.
Jean-Sébastien Ferjou: Poros Moskow-Beijing telah menguat secara signifikan sejak invasi ke Ukraina. Anda memiliki hubungan dekat dengan keduanya. Apakah Anda percaya bahwa Tiongkok memiliki tanggung jawab atas durasi konflik ini, dan jika demikian, apakah itu mempengaruhi cara Jakarta mengelola hubungannya dengan Beijing?
Prabowo Subianto: Kami tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain. Kami percaya Moskow dan Beijing adalah aktor rasional yang mementingkan kepentingan rakyat mereka di atas segalanya, dan bahwa kepentingan utama mereka adalah untuk memastikan perdamaian dan kebebasan yang langgeng.
Eropa: Kekuatan atau Penonton?
Jean-Sébastien Ferjou: Dari Jakarta, bagaimana Anda melihat Eropa saat ini? Sebuah benua yang berulang kali berbicara tentang otonomi strategis, namun sekali lagi mendapati dirinya bergantung pada Washington saat-saat kritis—pertama atas Ukraina, sekarang atas Iran.
Prabowo Subianto: Di dalam NATO, tidaklah akurat untuk menyatakan bahwa satu anggota bergantung pada yang lain. Semua negara NATO saling bergantung. Meski begitu, seperti yang kami amati pada puncak krisis Iran baru-baru ini, para pemimpin Eropa menunjukkan posisi independen mereka sendiri. Otonomi Eropa adalah kenyataan. Ini juga mengapa kami memilih untuk memperoleh peralatan pertahanan canggih dari Prancis, Spanyol, dan Italia: kami percaya otonomi strategis Eropa akan terus berlanjut.
Jean-Sébastien Ferjou: Anda bertemu dengan para pemimpin Eropa bahkan sebelum pelantikan Anda, itu tidak biasa. Eropa seperti apa yang Anda temui? Apakah yang berbicara dengan satu suara, atau kumpulan negara-negara yang masih mengejar agenda yang berbeda? Dan apa artinya itu secara praktis bagi diplomasi Indonesia?
Prabowo Subianto: Eropa bersatu dalam visi kemakmurannya. Itulah yang memungkinkan kami menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UE tahun lalu. Tetapi Eropa tetaplah, pada akhirnya, sebuah persatuan dari 27 negara. Masing-masing negara memiliki kepentingan dan prioritas nasionalnya sendiri. Itulah mengapa kami terlibat dengan negara-negara Eropa utama secara individual.
Demokrasi: Pertanyaan yang Sulit
Jean-Sébastien Ferjou: Sejak Anda menjabat, negara Anda telah melihat beberapa gelombang protes—dari mahasiswa, serikat pekerja, dan masyarakat sipil. Parlemen telah memperluas peran militer dalam kehidupan sipil. Peringkat kebebasan pers menurun. Organisasi seperti Carnegie Endowment berbicara tentang kemunduran demokrasi. Ini adalah tuduhan serius. Bagaimana tanggapan Anda terhadap tuduhan-tuduhan ini—bukan secara prosedural, tetapi secara substantif?
Prabowo Subianto: Saya percaya pada demokrasi. Demokrasi itu tidak sempurna, tapi itu adalah sistem terbaik di antara semua alternatif yang tersedia. Itulah mengapa saya mengikuti proses demokrasi. Saya mencalonkan diri sebagai presiden bukan sekali, bukan dua kali, tapi lima kali sejak 2004—pada 2004, 2009, 2014, 2019—dan baru menang pada 2024. Rakyat saya mengharapkan hasil, dan mereka menginginkannya dengan cepat. Itulah mengapa saya meminta Polisi dan Angkatan Bersenjata untuk membantu memberikan hasil itu: membangun kembali Sumatra setelah banjir, membangun jembatan, dan memastikan ketahanan pangan. Saya menerima keterlibatan dengan media. Saya mungkin presiden Indonesia pertama yang duduk untuk wawancara tanpa naskah selama empat jam—bukan sekali, tapi dua kali. Beberapa kesalahan telah dibuat, saya percaya, oleh individu-individu yang tidak sejalan dengan saya, dan kesalahan-kesalahan itu telah berkontribusi membentuk persepsi yang tidak adil tentang Indonesia di bawah kepemimpinan saya. Itu adalah tantangan yang harus saya atasi.
Ekonomi: Ambisi dan Kontradiksinya
Jean-Sébastien Ferjou: Danantara dan program makan siang gratis sekolah adalah dua sisi dari visi yang sama: negara mengambil kembali kendali atas sumber dayanya dan berinvestasi langsung pada rakyatnya. Media keuangan internasional telah skeptis, mengutip risiko fiskal dan masalah tata kelola. Apakah Anda merasa kekhawatiran ini memiliki dasar, atau apakah mereka sama sekali meleset dari apa yang Anda coba capai?
Prabowo Subianto: Saya harus mengakui bahwa kami seharusnya dapat mengomunikasikan lebih baik tentang apa yang kami lakukan di Indonesia. Transformasi yang kami lakukan saat ini—dengan Danantara, platform kebijakan ekspor terpadu kami, program makan gratis, koperasi desa, dan desa-desa nelayan—sangat mendalam. Perubahan sebesar ini memerlukan pengawasan yang ketat. Saya hampir selalu berada dalam pertemuan dengan para menteri saya untuk mengoordinasikan program-program ini. Dua bulan lalu, saya berbicara dengan Bloomberg untuk menjelaskan kebijakan saya. Wawancara itu membantu mengisi kekosongan yang sebelumnya telah diisi oleh komentator yang bias atau kurang informasi.
Jean-Sébastien Ferjou: Anda menyebut Danantara sebagai jawaban Indonesia atas Temasek. Namun kredibilitas Temasek bertumpu pada puluhan tahun independensi institusional dari kekuasaan politik. Anda memilih struktur yang berbeda—Danantara melapor langsung ke presiden. Apa logika di balik keputusan itu?
Prabowo Subianto: Saya dipilih oleh rakyat saya untuk mewakili mereka dan membuat keputusan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya harus memastikan bahwa aset negara kita digunakan seefektif mungkin untuk kepentingan sesama warga negara. Danantara mungkin adalah institusi yang paling diawasi di negara ini. Meskipun melapor kepada saya, CEO-nya juga bertanggung jawab kepada dewan pengawas. Buktinya adalah bahwa saya tidak memiliki peran apa pun dalam pemilihan kepemimpinannya. CEO tersebut melibatkan beberapa perusahaan pencari eksekutif dan rekrutmen, dan keputusan akhir ada padanya.
Jean-Sébastien Ferjou: Program makan gratis jelas populer. Namun program ini dibiayai sebagian melalui pengurangan belanja infrastruktur dan pekerjaan umum. Beberapa ekonom berpendapat bahwa program ini mengorbankan investasi struktural jangka panjang demi visibilitas politik jangka pendek. Apa tanggapan Anda? Dan secara lebih luas, gagasan singkat tentang tol di Selat Malaka menunjukkan bahwa pemerintah secara aktif mencari sumber pendapatan baru. Bagaimana realitas tekanan fiskal Indonesia?
Prabowo Subianto: Anggaran kami mengandung sejumlah besar pengeluaran yang boros. Itulah mengapa pada awal tahun 2025, saya menghilangkan lemak senilai US$18 miliar—uang yang mengalir ke kantong pejabat korup daripada melayani rakyat. Di sisi pendapatan, Bapak benar. Untuk waktu yang lama, Indonesia memiliki rasio pajak terhadap PDB terendah di antara negara-negara G20, sekitar 11–12 persen. Itu lebih rendah dari Thailand, Malaysia, dan banyak negara tetangga kita. Rata-rata G20 mendekati 30 persen. Oleh karena itu, salah satu prioritas tertinggi pemerintah saya adalah menutup setiap kebocoran dalam ekonomi kita. Misalnya, kami telah menderita kerugian lebih dari US$900 miliar dari praktik under-invoicing. Tanpa kerugian itu, ekonomi kita tidak akan bernilai US$1,5 triliun—melainkan mendekati US$2,4 triliun. Kami sedang mengatasi masalah itu sekarang. Kami juga mengatasi fakta bahwa meskipun surplus perdagangan kuat, modal tidak tetap berada dalam sistem perbankan Indonesia. Beberapa perubahan yang kami perkenalkan mungkin telah mengganggu kebiasaan yang sudah mapan dalam jangka pendek, tetapi itu demi kepentingan jangka panjang negara.