Ribuan Pemuda India Protes Skema Perekrutan Militer Terbaru
Demo penolakan perombakan sistem rekrutmen militer India. (twitter.com/ Utkarsh Singh)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah India pada Selasa (14/6/2022), mengumumkan perombakan skema perekrutan angkatan bersenjata yang baru. Skema baru yang diberi nama "Agnipath" ini bertujuan untuk merekrut orang-orang berusia antara 17 dan 21 tahun, dengan kontrak hanya empat tahun.
Padahal sebelumnya, setiap orang yang lulus tes akan dipekerjakan minimal 15 tahun dan menerima tunjangan saat mereka pensiun.
Setelah kontrak berakhir, hanya 25 persen dari 45 ribu rekrutan yang diusulkan akan diizinkan untuk melanjutkan karier mereka, dan sisanya harus pergi. Mereka yang tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan karir militer mereka, akan menerima pengganti pensiun atau tunjangan sejumlah 1,2 juta rupee atau senilai Rp.228 juta, dilansir dari The Guardian.
Namun, skema ini menuai banyak kecaman dari berbagai kalangan, terutama kalangan pemuda India. Akibatnya, para pemuda melakukan aksi protes diberbagai wilayah seperti, Uttar Pradesh, Rajasthan dan Bihar, dilansir dari The Guardian.
Baca Juga: 7 Tentara India Tewas dalam Kecelakaan di Perbatasan China
1. Bentuk kekecewaan para pemuda India
Aksi protes yang dilakukan merupakan luapan dari kekecewaan para pemuda India. Selama ini, kaum pemuda India terutama yang berasal dari pedesaan, memandang pekerjaan sebagai tentara sebagai karir yang menjanjikan.
Mereka yakin, dengan menjejal karir di militer, mereka akan mendapat keamanan kerja, pendapatan yang stabil, dan status sosial yang terpandang. Pemerintah dinilai telah merusak gagasan tersebut dengan perombakan skema perekrutan ini. Apalagi, para pemuda India harus bersabar selama masa pandemik karena ditutupnya pendaftaran militer.
“Apa yang harus saya lakukan setelah empat tahun? Apa gunanya pelatihan yang saya dapatkan sebagai tentara bagi saya sebagai warga sipil?”, tanya seorang pemuda di Patna, Bihar, dilansir dari The Guardian.
Baca Juga: Israel dan India Akan Lanjutkan Pembicaraan Perdagangan Bebas
2. Protes terjadi di berbagai daerah
Editor’s picks
Akibat keputusan pemerintah untuk merombak sistem perekrutan militer, ribuan orang turun ke jalan untuk melakukan protes. Aksi protes terjadi di berbagai daerah di India.
Seorang pejabat kepolisian India, Gaurav Mangla, mengatakan, ada belasan titik protes di negara bagian Bihar, India timur. Ribuan orang tampak berkumpul di distrik Nawada untuk berdemonstrasi pada Kamis (16/6/2022).
"Mereka membakar sebuah kantor partai berkuasa Bharatiya Janata (BJP), membakar ban di tiga daerah penting di kota itu, merusak sebuah bus dan banyak kendaraan pribadi," kata Mangla, dilansir dari Al Jazeera.
Menurut pejabat setempat, para pengunjuk rasa juga menyerang properti kereta api di Bihar, menurunkan gerbong di setidaknya dua lokasi, merusak rel kereta api dan merusak sebuah stasiun.
Polisi mengatakan protes juga terjadi di negara bagian Haryana utara dan Rajasthan barat yang menjadi daerah perekrutan tradisional untuk militer India dan di berbagai distrik di Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India.
Baca Juga: PM Modi: Pertumbuhan Investasi Asing India Tercepat di G20
3. Alasan perombakan sistem rekrutmen militer
Perombakan sistem rekrutmen ini dilakukan untuk menurunkan usia rata-rata personel militer India dan mengurangi pengeluaran dana pensiun. Pengurangan pengeluaran untuk dana pensiun diharapkan dapat meningkatkan kesediaan dana untuk membeli lebih banyak teknologi.
“Agnipath adalah reformasi yang benar-benar transformatif yang akan meningkatkan potensi tempur angkatan bersenjata, dengan profil yang lebih muda dan tentara yang mahir secara teknologi,” kata Menteri Pertahanan India, Rajnath Singh.
Menurut Letnan Jenderal Anil Puri, walaupun hanya dikontrak selama 4 tahun, keterampilan yang didapat para rekrutan Agnipath akan menambah nilai mereka saat mencari pekerjaan baru.
Namun, seorang pensiunan perwira militer yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa skema tersebut tidak tepat. Ia menyarankan pemerintah untuk menaikkan masa kontrak hingga 7 tahun dan meningkatkan jumlah rekrutan yang diterima di militer setelah masa kontrak habis hingga 50 persen, dilansir dari The Guardian.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
