Sejumlah Mahasiswa India Ditahan Gegara Nonton Dokumenter PM Modi
Bendera India. (unsplash.com/Naveed Ahmed)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepolisian New Delhi, India menahan sejumlah mahasiswa yang kedapatan menonton film dokumenter PM Narendra Modi pada Rabu (25/1/2023).
Pemerintah India menganggap dokumenter BBC berjudul "India: The Modi Question" merupakan propaganda. Dalam film tersebut, Modi dinilai tidak melakukan upaya yang cukup untuk mencegah kerusuhan antarumat beragama Hindu dan Muslim Gujarat pada 2002.
Oleh karena itu, pemerintah India melarang penyiarannya di berbagai platform. Menanggapi ini, berbagai pihak terutama mahasiswa melakukan perlawanan. Mereka melakukan berbagai aksi seperti pelaksanaan nonton bareng di kawasan kampus.
1. Mahasiswa India alami tekanan
Aksi para mahasiswa India yang membelot ini dijawab dengan tindakan represif aparat. Di Universitas Jamia Millia Islamia, polisi berseragam preman dan bersenjatakan gas air mata bersiaga untuk menggagalkan aksi. Setidaknya ada 13 mahasiswa yang ditangkap dari kampus tersebut.
Bahkan, pihak universitas menyatakan dukungan terhadap penangkapan mahasiswanya. Para mahasiswa disebut tidak memiliki izin untuk melakukan penayangan. Mereka juga menyalahkan mahasiswa atas keributan yang terjadi.
"Tidak ada kemungkinan siapa pun yang mencoba mengganggu disiplin universitas akan bebas," kata wakil rektor universitas, Najma Akhtar, kepada Reuters.
Sementara itu, di Universitas Jawaharlal Nehru, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik saat penayangan akan berlangsung. Mahasiswa menduga tindakan ini sengaja dilakukan oleh pihak berwenang.
Baca Juga: India Blokir Dokumenter BBC soal Kerusuhan Gujarat
2. Pemerintahan Modi dituduh langgar kebebasan pers
Editor’s picks
Akibat tindakan represif ini, Modi dinilai telah melanggar prinsip-prinsip kebebasan pers.
Mahua Moitra, seorang anggota parlemen dari partai Kongres Trinamool Seluruh India (AITC), mengatakan bahwa pemerintah tidak seharusnya mencampuri tontonan masyarakat.
Sementara itu, Rahul Gandhi, pemimpin partai oposisi Kongres Nasional India (INC), mengatakan bahwa cepat atau lambat kebenaran akan terungkap walaupun pemerintah berusaha menutupinya.
Kritikan juga datang dari Human Rights Watch, yang mengatakan bahwa pemerintah India kerap melakukan upaya untuk membungkam suara yang melawan rezim. Upaya penyensoran ini tidak lepas dari pernanan Biro Informasi Pers India (PIB), yang memiliki kuasa untuk sensor konten yang dianggap pemerintah sebagai informasi palsu.
Tidak heran kalau India menempati urutan 150 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia terbaru, menurut Reporters Without Borders, dilansir Deutsche Welle.
3. Alasan penyensoran dokumenter BBC
Dirilis pada Minggu lalu di Inggris, dokumenter tersebut terdiri dari dua bagian. Pertama, berisi tentang keterkaitan Modi dengan kerusuhan anti-Muslim pada 2002 dan kedua berfokus pada karier politik Modi sejak 2019.
Kerusuhan itu bermula saat sekelompok massa Muslim membakar kereta yang membawa rombongan peziarah Hindu. Akibatnya, kerusuhan terjadi dan menewaskan lebih dari seribu orang yang mayoritas merupakan Muslim Gujarat. Bahkan, aktivis menduga, korban tewas jauh melebihi data tersebut dengan perkiraan hingga 2.500 orang.
Narendra Modi, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Utama Negara Bagian Gujarat, dianggap tidak berupaya maksimal mencegah kerusuhan tersebut. Sejumlah aktivis dan oposisi menilai Modi sama sekali tidak peduli dengan nasib para umat Muslim di wilayah itu.
Akibat konten yang mengancam pemerintah, dokumenter tersebut akhirnya dilarang. Pemerintah India mengecam dokumenter dengan menyebutnya sebagai propaganda bias anti-India buatan kolonial.
Sementara itu, BBC menolak tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa dokumenter tersebut merupakan hasil riset yang mendalam dan komperhensif.
Baca Juga: Daftar Peraih Gelar di India Open 2023!
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
