Luhut Mau Indonesia Pimpin Penanganan Sampah Plastik ASEAN

16 Okt 2023, 12:50 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (IDN Times/Tata Firza)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan agar Indonesia memimpin penanganan sampah plastik termasuk yang mencemari laut, di lingkup ASEAN.

Untuk itu, dikatakan Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Kemenko Marves, Rofi Alhanif, Indonesia akan menyelenggarakan ASEAN Conference for Combatting Plastic Pollution (ACCPP) pada 17 Oktober 2023.

"Arahan Bapak Menko pada saat kita menjadi Keketuaan ASEAN di awal tahun ini, kami mendapat arahan supaya Indonesia bisa menjadi lead di ASEAN dan global untuk memberikan contoh bagaimana negara komitmen dan aktif dalam penanganan sampah plastik laut," kata Rofi dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta, Senin (16/10/2023).

1. Luhut ingin Indonesia ambil inisiatif di lingkup ASEAN

Ilustrasi ASEAN. (IDN Times/Sonya Michaella)

Rofi memaparkan bahwa Indonesia sangat berkomitmen untuk menangani sampah plastik di laut. Oleh karenanya, Luhut menginginkan Indonesia mengambil inisiatif dalam konteks ASEAN.

"Sebetulnya ASEAN sudah punya tools untuk kolaborasi dalam konteks penanganan sampah plastik ini. Namun Pak Menko ingin bahwa kita lebih kuat lagi penanganannya," ujarnya.

Kemudian, hal itu ditindaklanjuti oleh Kemenko Marves dengan berdiskusi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta mitra-mitra terkait lainnya.

"Kita akhirnya sepakat akan menyelenggarakan ASEAN Conference for Combatting Plastic Pollution, sekaligus memfasilitasi ASEAN Coordination untuk menyiapkan posisi kita sebagai ASEAN dalam konteks penyiapan international legally binding on plastic pollution," ujarnya.

2. Indonesia berkomitmen mengatasi masalah sampah laut

Media briefing ASEAN Conference for Combatting Plastic Pollution (ACCPP). (IDN Times/Trio Hamdani)

Rofi menjelaskan, isu plastik sudah sangat intense didiskusikan di kancah global, bahkan tahun lalu sudah keluar resolusi dari Majelis Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEA), badan pengambil keputusan tingkat tertinggi di dunia mengenai lingkungan hidup untuk,

"Namanya ILBI (The International Legally Binding Instrument), resolusi untuk ending plastic pollution, mengakhiri polusi sampah plastik, terjemahannya begitu, termasuk di ekosistem laut," tuturnya.

Begitupun dengan Indonesia, sejak 2018, sudah punya komitmen yang kuat untuk penanganan sampah laut dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Menurutnya, itu sudah merefleksikan komitmen pemerintah untuk bisa menangani sampah plastik laut.

"Dan harapannya Indonesia khususnya di ASEAN nanti bisa menjadi lead, bisa menjadi pemimpin yang berpengaruh bagaimana kita bisa membawa isu ini menjadi lebih konkret lah aksinya," sambungnya.

3. ASEAN ingin punya posisi kuat atas kesepakatan plastik global

ilustrasi sampah plastik (unsplash.com/Marc Newberry)

Seiring adanya resolusi ILBI yang dikeluarkan oleh UNEA, saat ini sedang berproses negosiasi antarnegara hingga tahun depan. Targetnya, tahun depan dapat dikeluarkan kesepakatan terkait Perjanjian Plastik Global atau Global Plastics Treaty.

"Perdebatan masih panjang tetapi ini menjadi perhatian kita juga. Karena ini kita sebagai negara kepulauan merasakan dampak polusi plastik itu di perairan kita, bahkan di lingkungan secara umum," sebutnya.

Dalam ACCPP, Indonesia ingin melihat bagaimana persepsi negara-negara ASEAN terhadap adanya Global Plastics Treaty yang sedang disiapkan.

Indonesia berharap ada kesamaan pandangan antarnegara negara-negara ASEAN terhadap isu tersebut dan mempunyai langkah-langkah yang sinergis untuk mengatasinya.

"Dan syukur-syukur nanti ini bisa menjadi posisi yang kuat gitu secara regional pada saat negosiasi di tingkat global untuk hadirnya Plastics Treaty ini," tambah Rofi.