Macron Tolak Pengunduran Diri Mendagri Prancis Usai Kerusuhan

Nunez mengakui kepolisian sempat kehilangan kendali di sejumlah kota besar saat aksi protes berujung bentrokan hebat pada Sabtu. Ia juga mengakui kurangnya antisipasi dalam penempatan personel keamanan di lapangan. Sejumlah politisi oposisi pun mendesak pemerintah agar segera memecat Nunez dari jabatannya.

Data intelijen awalnya memperkirakan unjuk rasa hanya akan diikuti sekitar 200 ribu orang di seluruh negeri. Namun, jumlah demonstran membeludak hingga lebih dari 500 ribu orang dan aksi damai tersebut disusupi kelompok perusuh terorganisir. Kondisi ini membuat 60 ribu personel keamanan yang dikerahkan di kota besar seperti Paris, Marseille, dan Lyon kewalahan.

"Pada hari Sabtu di beberapa kota besar, Anda tidak akan sanggup menatap mata para pemilik toko setelah ratusan toko dijarah dan mengatakan kepada mereka bahwa kami tidak kehilangan kendali. Mengingat kerusakan yang ditimbulkan, sudah sepantasnya saya mengajukan pengunduran diri," ujar Nunez, dilansir Al Jazeera.

Macron memilih mempertahankan Nunez dan menuntut transparansi penuh atas kegagalan perencanaan serta intelijen tersebut. Sementara itu, Menteri Kehakiman Prancis, Gerald Darmanin, turut menilai kegagalan intelijen telah membuat posisi negara menjadi rentan. Ia mengungkapkan sekitar 80 persen dari total perusuh yang ditangkap kini sedang menjalani proses hukum.

Kerusuhan pecah di tengah unjuk rasa menuntut perbaikan sektor pendidikan dan memprotes tingginya biaya hidup. Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi pelajar sekolah menengah selama berminggu-minggu terkait kelas yang terlalu padat dan kekurangan guru. Peristiwa ini tercatat sebagai demonstrasi kaum muda terbesar di Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat hampir 2.400 orang ditangkap pada Sabtu, yang mana 70 persen di antaranya adalah orang dewasa. Bentrokan tersebut juga melukai hampir 1.000 polisi dan personel keamanan. Di sisi demonstran, seorang peserta aksi kehilangan tangannya akibat ledakan granat pengendali massa milik polisi.

Massa bertopeng turut menyerang dan membakar sejumlah fasilitas publik, termasuk balai kota dan kantor polisi. Federasi Perdagangan dan Distribusi melaporkan sekitar 1.500 tempat usaha menjadi sasaran perusakan dan penjarahan. Di Kota Marseille, otoritas setempat melaporkan hingga 30 ribu orang terlibat aksi penjarahan dengan total kerugian nasional mencapai ratusan juta euro.

Aksi kekerasan dan penjarahan masih berlanjut pada Minggu malam di Paris, Marseille, dan Lyon. Wali Kota Paris, Emmanuel Gregoire, menyebut sekitar 30 toko kembali disasar dan 350 orang ditangkap di ibu kota sepanjang Minggu malam. Selain itu, demonstran memblokir pintu masuk Museum Louvre pada Senin untuk memprotes represi polisi hingga membuat museum terbesar di dunia itu gagal beroperasi sesuai jadwal.

Perdana Menteri (PM) Prancis, Sebastien Lecornu, memimpin rapat krisis lintas kementerian pada Senin pagi waktu setempat. Rapat darurat ini mengevaluasi dampak ekonomi kerusuhan, kerusakan tempat usaha, masalah asuransi, serta proses hukum yang sedang berjalan. Usai rapat, Lecornu meminta otoritas daerah memberlakukan jam malam parsial di beberapa kota jika diperlukan untuk memulihkan ketertiban umum.

Lecornu menegaskan pemerintah tidak berencana menerapkan jam malam penuh di seluruh wilayah kota besar seperti Paris. Menurutnya, penerapan jam malam parsial dinilai lebih tepat untuk menangani situasi saat ini dibandingkan mengumumkan status keadaan darurat. Pemerintah juga mengizinkan otoritas daerah melarang sejumlah aksi unjuk rasa dalam beberapa hari ke depan.

"Mereka yang berusaha meruntuhkan republik ini akan dimintai pertanggungjawaban," kata Macron dalam pidato televisi pada Minggu malam, dilansir Anadolu Agency.

Penanganan kerusuhan ini menuai kritik tajam dari para pemimpin daerah di Paris, Marseille, dan Limoges. Wali Kota Marseille, Benoit Payan, menilai fondasi republik telah dirusak dan menyebut situasi saat ini hampir menyerupai pemberontakan. Di tengah krisis domestik, Macron tetap melanjutkan tur diplomatik ke Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar mulai Senin guna mengamankan pasokan minyak serta menekan harga bahan bakar.