Macron Tunjuk Sebastien Lecornu Lagi untuk Jadi PM Prancis

Lecornu menerima penugasan tersebut dengan pernyataan di platform X. Ia menilai krisis politik yang sedang berlangsung telah membuat rakyat Prancis jengkel dan memperburuk citra negara di mata dunia.

“Saya menerima — karena tugas — misi yang dipercayakan kepada saya oleh Presiden Republik untuk melakukan segala yang mungkin untuk menyediakan anggaran bagi Prancis sebelum akhir tahun dan menangani masalah kehidupan sehari-hari warga kita,” tulisnya.

Dalam pesannya, Lecornu menekankan pentingnya loyalitas internal dengan meminta calon anggota kabinet menyingkirkan ambisi pribadi menuju pemilihan presiden 2027. Ia menilai hal itu penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan baru.

Dilansir dari NBC News, Macron memberi Lecornu kebebasan penuh atau carte blanche untuk menentukan susunan kabinet dan merundingkan anggaran 2026. Ruang gerak yang luas ini diberikan karena parlemen kini terpecah menjadi tiga blok besar dengan ideologi berbeda, sentris, sayap kanan, dan kiri, akibat pemilu legislatif 2024 yang digagas Macron. Kondisi tersebut menyulitkan persetujuan kebijakan fiskal, termasuk pemotongan anggaran dan kenaikan pajak, yang menjadi isu paling krusial dalam negosiasi anggaran tahun depan.

Dilansir dari BBC, utang publik Prancis kini mencapai 114 persen dari produk domestik bruto (PDB), menjadikannya yang tertinggi ketiga di kawasan euro. Defisit anggaran 2025 diperkirakan menembus 5,4 persen dari PDB, hampir dua kali lipat batas yang ditetapkan Uni Eropa. Lecornu berjanji akan menurunkan defisit 2026 menjadi antara 4,7 dan 5 persen, namun rencana tersebut terhambat oleh perbedaan tajam antarpartai.

Partai kiri mendesak pemerintah mencabut reformasi pensiun Macron pada 2023 yang menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun, sekaligus menaikkan pajak bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Sebaliknya, partai konservatif menolak kebijakan tersebut dan menekankan pentingnya pengendalian belanja negara. Perbedaan prioritas ini membuat persetujuan anggaran sulit dicapai.

Sebagai langkah kompromi, Macron mengusulkan penundaan penerapan usia pensiun 64 tahun hingga 2028. Namun pemimpin Partai Hijau, Marine Tondelier, menilai tawaran itu tidak cukup.

Sementara itu, pemimpin Partai Sosialis, Olivier Faure, menambahkan bahwa partainya tidak akan memberikan dukungan dalam pemungutan suara kepercayaan karena tidak menerima jaminan apa pun dari pihak pemerintah. Kekecewaan dari kubu kiri semakin memperlemah peluang Lecornu membentuk koalisi yang solid.

Krisis politik yang berkepanjangan kini berdampak pada perekonomian. Kepala Bank Sentral Prancis, François Villeroy de Galhau, memperkirakan ketidakpastian politik akan menurunkan pertumbuhan PDB 2025 sebesar 0,2 poin persentase, dengan total proyeksi pertumbuhan hanya 0,7 persen.

“Ketidakpastian adalah … musuh nomor satu pertumbuhan,” katanya di radio RTL, sambil menyerukan agar semua partai membentuk koalisi dan berkompromi demi kepastian ekonomi nasional.

Walau sentimen bisnis melemah, ekonomi Prancis dinilai masih stabil sejauh ini. Namun risiko meningkat jika Lecornu gagal membentuk pemerintahan atau gagal mengesahkan anggaran 2026 tepat waktu. Dalam skenario itu, undang-undang darurat mungkin diperlukan untuk mempertahankan anggaran sementara.

Runtuhnya kabinet juga dapat memaksa Macron menggelar pemilu mendadak, yang berpotensi menguntungkan Partai Nasionalis (RN) yang kini memimpin jajak pendapat.

“Selama berminggu-minggu, Majelis Nasional telah berfungsi penuh, siap memainkan perannya secara maksimal: berdebat, meneliti, dan memilih. Sekarang saatnya untuk bekerja,” kata Presiden Majelis Nasional, Yael Braun-Pivet.

Dengan tingkat kepuasan Macron yang turun hingga 14 persen menurut survei Elabe, Lecornu menghadapi ujian besar untuk menjaga kestabilan politik Prancis.