Belum Sebulan Menjabat, Mengapa PM Prancis Mengundurkan Diri?
- Pengunduran diri PM Prancis Sébastien Lecornu menandai puncak dari kebuntuan politik berkepanjangan yang melanda Prancis sejak pemilu 2024.
- Presiden Prancis Emmanuel Macron dihadapkan pada pilihan sulit, yaitu menggelar pemilu dadakan atau mundur dari jabatan presiden.
- Banyak pihak memperkirakan Macron akan memilih pemilu parlemen untuk menghindari risiko politik yang lebih besar.
Jakarta, IDN Times – Perdana Menteri (PM) Prancis Sébastien Lecornu secara mengejutkan mengundurkan diri pada Senin (6/10/2025). Hal itu dilakukan hanya beberapa jam setelah mengumumkan kabinet barunya.
Dikutip dari CNN, pengunduran diri ini memperdalam krisis politik di Prancis dan menjadikannya perdana menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah Republik Kelima, bahkan belum genap 30 hari menjabat.
“Anda tidak bisa menjadi perdana menteri jika kondisinya tidak memungkinkan,” ujar Lecornu saat menjelaskan keputusannya.
Langkah Lecornu ini mencerminkan ketidakstabilan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron, yang kini menghadapi tantangan besar setelah lima kali pergantian perdana menteri dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, Macron berjanji akan mengambil tanggung jawab penuh jika perundingan politik gagal dalam waktu dekat.
Apa sebenarnya alasan PM Prancis mengundurkan diri dari jabatannya?
1. Krisis politik terburuk di era Macron
Pengunduran diri Lecornu menandai puncak dari kebuntuan politik berkepanjangan yang melanda Prancis sejak pemilu 2024, di mana tak satu pun partai memperoleh mayoritas. Dalam situasi ini, Macron dihadapkan pada pilihan sulit, yaitu menggelar pemilu dadakan atau mundur dari jabatan presiden.
Banyak pihak memperkirakan Macron akan memilih pemilu parlemen untuk menghindari risiko politik yang lebih besar. Namun, beberapa pengamat menilai krisis ini menunjukkan makin melemahnya pengaruh Macron di panggung politik nasional. Setelah berbagai upaya koalisi yang gagal, publik semakin muak dengan apa yang disebut “Makronisme” atau gaya pemerintahan yang dianggap elitis dan jauh dari realitas rakyat.
2. Kabinet baru yang picu kontroversi
Lecornu sebelumnya menghabiskan berminggu-minggu untuk menyusun kabinet yang diharapkan lebih inklusif dan representatif, namun hasilnya justru menuai kritik keras. Dalam waktu 12 jam setelah pengumumannya, ia dikecam oleh politikus sayap kiri hingga kanan karena memilih mayoritas menteri dari partai Macron. Dari 15 anggota kabinet, 10 di antaranya berasal dari partai Macron, tanpa keterlibatan kubu oposisi ekstrem kiri maupun kanan.
Pemimpin Partai Republik, Bruno Retaillea menilai komposisi kabinet “tidak mencerminkan perubahan yang dijanjikan". Kritik serupa juga datang dari Jordan Bardella, pemimpin partai sayap kanan National Rally, yang menyebut pemerintahan Lecornu sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap rakyat. Keduanya menuding Macron sebagai dalang di balik keputusan yang dianggap menutup ruang kompromi politik.
3. Reaksi keras dari kubu kiri dan kanan
Reaksi atas pengunduran diri Lecornu meluas ke seluruh spektrum politik Prancis. Tokoh sayap kanan Marine Le Pen menyebut situasi pemerintahan saat ini sebagai lelucon politik, sementara Partai Sosialis Prancis menilai kejatuhan Lecornu membuktikan Makronisme kembali menjerumuskan negara ke dalam kekacauan. Kritik tajam juga diarahkan pada keputusan Macron menunjuk Bruno Le Maire, mantan Menteri Keuangan, sebagai menteri pertahanan (menhan) baru.
Langkah ini memicu kemarahan karena Le Maire dinilai gagal mengendalikan lonjakan defisit nasional selama pandemik COVID-19. Dengan tekanan dari semua arah, Macron kini berada di titik terendah kekuasaan, menghadapi publik yang lelah dan parlemen yang terpecah. Pengunduran diri Lecornu tidak hanya menjadi simbol krisis politik, tetapi juga peringatan bahwa stabilitas Prancis kini berada di ujung tanduk.
