Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan pemimpin Myanmar Min Aung Hlaing di Putrajaya, pada Kamis (8/10/2026). Pertemuan tingkat tinggi ini membahas kerja sama di Asia Tenggara di tengah situasi politik kawasan yang sedang berkembang.
Pembicaraan tersebut memicu perdebatan luas mengenai stabilitas kawasan serta status keanggotaan Myanmar. Langkah diplomasi ini juga langsung mendapat sorotan tajam dari berbagai lembaga pengawas hak asasi manusia (HAM).
Anwar Ibrahim menegaskan komitmen Malaysia untuk mengembalikan status keanggotaan penuh Myanmar di ASEAN secara bertahap. Langkah ini menandai perubahan sikap Kuala Lumpur setelah para pejabat militer Myanmar dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi regional sejak 2021.
"Malaysia siap melakukan apa pun demi mempererat kerja sama dan menyambut kembali Myanmar ke dalam keluarga ASEAN," kata Anwar Ibrahim, dilansir Channel News Asia.
Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil menyampaikan peringatan keras. Para aktivis menilai pembukaan jalur komunikasi ini berisiko melanggar Konsensus Lima Poin ASEAN yang hingga kini belum dipatuhi oleh pihak militer Myanmar.
Malaysia tetap melanjutkan proses pemulangan ribuan migran asal Myanmar dari rumah detensi imigrasi. Pada akhir September lalu, sekitar 1.500 warga telah dipulangkan menggunakan kapal militer sebagai bagian dari rencana deportasi bertahap. Pihak militer Myanmar menyatakan kesiapannya untuk mempercepat penjemputan warga dari tahanan Malaysia melalui jalur laut.
"Karena cuaca sedang bagus, saya akan mengerahkan kapal angkatan laut untuk menjemput mereka pulang," ujar Min Aung Hlaing.
Namun, langkah ini menuai kecaman keras dari PBB dan organisasi HAM karena perang saudara masih berlangsung di Myanmar. Para aktivis memperingatkan bahwa pemulangan paksa ini sangat berbahaya bagi keselamatan warga, terutama karena risiko dipaksa bergabung menjadi tentara.
Kunjungan dua hari Min Aung Hlaing bertujuan untuk memperluas pengakuan internasional atas status kepemimpinannya. Pertemuan di Putrajaya ini melanjutkan rangkaian lawatannya ke luar negeri setelah sebelumnya mendatangi Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam.
Upaya mencari pengakuan ini dilakukan setelah ia resmi menjadi presiden lewat pemilu kontroversial pada April lalu. Berbagai negara Barat dan pengamat independen menganggap pemilu tersebut hanya rekayasa politik demi mempertahankan kekuasaan militer. Sementara itu, aksi unjuk rasa damai sempat digelar di Kuala Lumpur untuk menolak ruang diplomasi bagi pemimpin militer tersebut.
"Kami tidak ingin melihat negara-negara ASEAN membantu dirinya mendapatkan pengakuan atas kekuasaannya," tegas anggota koalisi Myanmar Affairs Alliance, Swam Saung.