Meksiko Bangun Penampungan Warganya yang Dideportasi AS

Tenda-tenda di Ciudad Juarez merupakan bagian dari rencana pemerintah Meksiko untuk menyiapkan tempat penampungan dan pusat penerimaan warga yang dideportasi di sembilan kota di Meksiko utara.

Pihak berwenang di lokasi tersebut akan menyediakan makanan, tempat tinggal sementara, perawatan medis, dan bantuan untuk memperoleh dokumen identitas bagi warga Meksiko yang dideportasi. Armada bus juga rencananya akan disiapkan untuk mengangkut mereka kembali ke kampung halaman.

Pemerintah Meksiko menyatakan siap menghadapi kemungkinan deportasi massal.

“Meksiko akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk merawat warga negaranya, dan akan mengalokasikan apa pun yang diperlukan untuk menerima mereka yang dipulangkan,” kata Menteri Dalam Negeri Meksiko, Rosa Icela Rodriguez, dalam konferensi pers pada Senin.

Menurut analisis lembaga pemikir Meksiko El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), data sensus AS terbaru menunjukkan bahwa hampir 5 juta warga Meksiko tinggal di AS tanpa izin. Sebagian besar dari mereka berasal dari wilayah tengah dan selatan Meksiko yang dilanda kekerasan dan kemiskinan. 

Pemerintahan Trump, pada Senin, mengakhiri program CBP One, yang memungkinkan para migran untuk memasuki AS secara sah dengan membuat janji temu melalui aplikasi pemerintah. Pada Selasa, mereka menyatakan akan menerapkan kembali Protokol Perlindungan Migran (MPP), sebuah inisiatif yang memaksa pencari suaka non-Meksiko untuk menunggu di Meksiko sementara permohonan suaka mereka diproses.

Di kota perbatasan Meksiko, Tijuana, beberapa migran mengaku merasa sangat kecewa dan terpuruk setelah mengetahui CBP One dihapuskan.

“Saya berharap Tuhan menyentuh hatinya (Trump). Kami benar-benar membutuhkan bantuan,” kata Oralia, seorang perempuan Meksiko yang melarikan diri dari kekerasan kartel bersama putranya yang mengidap epilepsi. Ia telah menunggu janji temu melalui CBP One selama 7 bulan.

Menurut CBS, pemerintahan mantan Presiden Joe Biden telah menjadwalkan sekitar 30 ribu janji temu melalui CBP One bagi para migran yang akan memasuki AS dalam 3 minggu ke depan.

Sementara itu, para advokat imigrasi khawatir bahwa kombinasi deportasi massal dan langkah-langkah Trump untuk mencegah migran masuk ke AS dapat dengan cepat membuat kota-kota perbatasan Meksiko kewalahan.

“Pada dasarnya dengan adanya pembatalan CBP One dan deportasi, pemerintah tidak terkoordinasi untuk menerima mereka,” kata Jose Luis Perez, yang saat itu menjabat sebagai direktur masalah migrasi untuk Tijuana, pada Senin.

Beberapa jam kemudian, ia dipecat dalam apa yang disebutnya sebagai pembalasan atas peringatan yang telah ia sampaikan. Pemerintah kota tidak memberikan tanggapan terkait pemecatannya.

Presiden dan CEO Forum Imigrasi Nasional, Jennie Murray, juga menyebut kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Trump sangat mengecewakan, namun tidak mengejutkan.

"Perintah ini akan memisahkan keluarga dan melemahkan ekonomi kita. Perintah-perintah ini tidak mencerminkan nilai-nilai Amerika," kata Murray dalam sebuah pernyataan, dikutip dari BBC.

Wayne Cornelius, profesor emeritus terkemuka di Universitas California-San Diego mengungkapkan bahwa dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lambat tahun ini, Meksiko akan kesulitan untuk menyerap jutaan warganya yang dideportasi dari AS, sementara penurunan signifikan dalam kiriman uang dapat menyebabkan gangguan ekonomi yang serius di berbagai kota dan desa di seluruh negeri.