Menlu AS-Singapura Pesimistis soal Kondisi di Myanmar

20 Jun 2023, 16:17 WIB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. (IDN Times/Sonya Michaella)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, dan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, kompak mengeluarkan pendapat bahwa tidak ada tanda-tanda perbaikan kondisi di Myanmar saat ini.

Hal ini diutarakan kedua menlu saat mereka bertemu di Washington DC, Jumat, 16 Juni 2023, sebelum Blinken bertolak ke Beijing, China.

“Kurangnya kemajuan bukan berarti kita harus terlibat dalam pertemuan tingkat tinggi dengan junta militer Myanmar. Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, sudah melakukan pendekatan dengan pemangku kepentingan di Myanmar,” kata Vivian, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (20/6/2023).

Pernyataan Vivian ini juga menanggapi terkait keputusan Thailand untuk menggelar pertemuan tingkat Menlu ASEAN di Pattaya, dengan mengundang junta militer Myanmar. Singapura pun menolak hadir dalam pertemuan tersebut.

1. AS tetap dukung upaya ASEAN membantu Myanmar

Menlu AS Anthony J. Blinken saat diwawancarai oleh IDN Times pada Selasa (14/12/2021). (IDN Times/Uni Lubis)

Sementara itu, Blinken juga menyampaikan pandangan yang sama dengan Vivian terkait kondisi di Myanmar saat ini.

“Sangat penting bagi kami untuk terus mempertahankan tekanan kepada junta dan mencari cara memulihkan kondisi,” ucap dia.

AS pun telah mengeluarkan sanksi terhadap militer Myanmar, dan jajaran perusahaannya yang terkait dengan pendanaan senjata.

2. Kekerasan junta militer terhadap rakyat Myanmar

Situasi di Myanmar sampai saat ini sejak kudeta militer Myanmar awal Februari 2021 lalu. (Twitter.com/TostevinM)

Sejak kudeta militer terjadi pada 1 Februari 2021, junta militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing, telah melakukan kekerasan dan penindasan terhadap rakyat Myanmar.

Pasukan junta dilaporkan telah membunuh hampir 2 ribu warga sipil, menahan lebih dari 14 ribu orang, dan lebih dari 700 ribu orang terpaksa mengungsi.

3. ASEAN tetap memakai pendekatan Lima Poin Konsensus

Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya (kanan) dan Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto Suryodipuro. (IDN Times/Sonya Michaella)

Sementara itu, seperti disepakati di KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, ASEAN hingga saat ini masih menggunakan Lima Poin Konsensus (5PC), sebagai acuan untuk membantu mengatasi krisis politik di Myanmar.

"Di KTT 42 Labuan Bajo juga sudah sepakat bahwa 5PC jadi acuan untuk membantu Myanmar, mencari solusi damai yang bersifat Myanmar Led Myanmar Owned. Keputusan di KTT ASEAN 40 dan 41 terkait soal level politik itu juga masih berlaku," ucap Staf Ahli Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya, kemarin.

Ia menambahkan, salah satu mandat 5PC adalah melakukan engagement dengan semua stakeholders, dan mendorong agar dialog inklusif di Myanmar dapat dilakukan.