Soal Pertemuan dengan Junta Myanmar, Thailand Akui Menlu RI Kecewa
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai, kini sedang menerima banyak kritik. Hal ini disebabkan karena ia mengundang para menteri luar negeri ASEAN untuk datang ke Pattaya dan duduk bersama dengan junta militer Myanmar yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri, Than Swe.
Pertemuan ini digelar pada 18-19 Juni 2023 dan disebut sebagai pertemuan informal. Tidak jelas siapa saja yang datang ke dalam pertemuan ini.
Brunei, Kamboja, China, India, Laos, Myanmar, dan Vietnam akan diwakili oleh level pejabat tinggi. Namun, pada awal pemberitaan, dikabarkan bahwa Menteri Luar Negeri Myanmar yang merupakan junta, Than Swe, akan datang.
1. Thailand tahu bahwa Indonesia kecewa
Sementara itu, Don menanggapi sejumlah kritik dan kekecewaan lantaran ia menggelar pertemuan tersebut. Ia mengirim surat tertanggal 14 Juni kepada seluruh Menlu ASEAN. Indonesia adalah salah satu negara ASEAN yang menolak datang.
“Saya akui bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia, Ketua ASEAN, kecewa dengan Thailand soal ini. Tapi kami sudah jelaskan ke Indonesia bahwa kami hanya membantu melengkapi (soal membantu Myanmar),” kata Don, dikutip dari Bangkok Post, Selasa (20/6/2023).
“Peran Thailand ini tidak akan menggantikan peran ASEAN. Kami justru ingin membantu agar konflik di Myanmar selesai,” ucap dia.
2. Thailand buka suara soal dialog dengan junta
Don mengakui bahwa terkait pertemuan di Pattaya tersebut, sejumlah negara memilih absen atau hanya mengirimkan wakilnya.
“Kami melakukannya dengan transparansi. Tanpa dialog dengan junta Myanmar, bagaimana kita bisa menemukan jalan keluar?” ujar Don lagi.
“Ini bukan kali pertama Thailand mengadakan pertemuan seperti ini. Ini yang ketiga kali. Kami menggelar pertemuan serupa di Thailand, hanya saja tidak diberitakan,” tuturnya lagi.
3. Indonesia minta negara ASEAN taati Lima Poin Konsensus
Menanggapi pertemuan besutan Bangkok ini, Indonesia menegaskan bahwa Lima Poin Konsensus (5PC) yang telah disepakati bersama harus ditaati.
Staf Ahli Menlu RI untuk Urusan Kawasan, Ngurah Swajaya, lantas mengacu pada Lima Poin Konsensus yang sudah disepakati oleh negara anggota ASEAN, termasuk Myanmar.
"Kita harus taati Lima Poin Konsensus. Kalau satu negara lakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Tapi kalau kita bicara konteks ASEAN, kita ada aturan mainnya. Ada Lima Poin Konsensus, ada keputusan KTT dan leaders (pemimpin ASEAN)," ucap Ngurah.
