Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri pemerintah junta Myanmar mengusir diplomat top Timor Leste dari negaranya pada Minggu (27/8/2023). Hal itu dilakukan karena wakil pemerintah Timor Leste telah mengadakan pertemuan dengan National Unity Government (NUG), organisasi oposisi utama Myanmar.
Pemerintah Myanmar telah memberi tahu kuasa usaha Kedutaan Besar Timor Leste di Yangon. Diplomat diperintahkan untuk meninggalkan negara itu selambat-lambatnya pada 1 September 2023.
Sejak kudeta militer, Myanmar tercatat belum pernah melakukan pengusiran diplomat asing dari negaranya. Namun banyak negara telah menurunkan hubungan doplomatik dan meninggalkan diplomat nomor dua untuk menggantikan duta besar.
Dilansir Associated Press, pengusiran diplomat top Timor Leste diyakini diplomat asing pertama yang diusir dari negara yang kini dikuasi oleh militer tersebut.
Timor Timur tercatat sebagai negara termuda di Asia. Negara itu secara vokal mengkritik penguasa militer Myanmar. Bulan Juli lalu, Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta mengundang Menteri Luar Negeri NUG Daw Zin Mar Aung, untuk hadir dalam pelantikan Perdana Menteri Xanana Gusmao di kota Dili.
Militer yang menguasai Myanmar menilai bahwa NUG adalah organisasi teror. NUG merupakan pemerintah bayangan prodemokrasi yang didominasi oleh anggota parlemen yang bekerja di luar negeri untuk membatalkan kudeta.
Dilansir Irrawaddy, Kementerian Luar Negeri Myanmar, dalam sebuah unggahan di media sosial, mengatakan Timor Leste mendorong kelompok teroris untuk lebih lanjut melakukan pelanggaran karena melakukan pertemuan dengan NUG.
"Tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan pemerintah Timor Leste tersebut tidak hanya merugikan hubungan diplomatik bilateral kedua negara tetapi juga mendorong kelompok teroris untuk terus melakukan pelanggarannya di Myanmar," kata Myanmar.
Timor Leste telah menegaskan pentingnya mendukung semua upaya memulihkan tatanan demokrasi di Myanmar. Mereka juga menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Myanmar.
Dilansir US News, pemerintah Dili mendesak junta militer Myanmar untuk menghormati hak asasi manusia dan mencari solusi damai serta konstruktif terhadap krisis yang melanda. Mereka mengutuk langkah junta Myanmar yang telah mengusir diplomat topnya.
Sejak kudeta militer pada Februari 2021, Myanmar tergelincir dalam konflik berdarah perang saudara. Kelompok pro-demokrasi terus bergerak melakukan perlawanan bersenjata secara meluas. Lebih dari 4 ribu warga sipil tewas oleh tentara dan hampir 20 ribu orang dipenjara.