Negara-Negara Ini Kecam Rencana Trump untuk Kuasai Gaza

Rencana relokasi warga Gaza diusulkan Trump dengan melibatkan dua negara utama, yakni Mesir dan Yordania. Trump mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan pemimpin dua negara ini sebelumnya.

Namun, rencana tersebut tampaknya ditolak oleh kedua pihak. Presiden Mesir, Abdel Fatah El Sisi, mengatakan bahwa ia tak dapat mengabulkan rencana semacam itu. Alasannya karena Mesir telah dihuni oleh ribuan pengungsi lainnya dan pemindahan adalah bentuk ketidakadilan.

“Hal itu tidak dapat ditoleransi atau diizinkan karena dampaknya terhadap keamanan nasional Mesir," katanya, dilansir Al Jazeera.

Adapun Yordania memiliki kekhawatiran serupa. Menlu Yordania, Ayman Safadi, mengatakan, relokasi semacam itu tak dapat diterima.

“Tanah Yordania untuk Yordania dan Palestina untuk Palestina,” tegasnya.

Penolakan keras juga muncul dari Kerajaan Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Saudi dalam pernyataan menolak rencana Trump dan tak ingin menormalisasi hubungan dengan Israel sampai Palestina mendapatkan kemerdekaannya.

"Kerajaan Arab Saudi dengan tegas menolak segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk upaya pengusiran paksa, pencaplokan tanah Palestina, atau perluasan pemukiman ilegal," ungkap Kemenlu Saudi, dilansir The Express Tribune.

Kemenlu juga menambahkan bahwa masyarakat internasional memiliki kewajiban moral dan hukum untuk meringankan penderitaan Palestina daripada mendukung pemindahan paksa.

"Perdamaian yang adil dan abadi tidak dapat dicapai tanpa Palestina mengamankan hak-hak mereka sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB," tambah pernyataan itu.

Kecaman juga muncul dari Rusia terhadap Trump yang menyebut rencana semacam itu sebagai budaya pemboikotan atau cancel culture. Menlu Rusia, Sergey Lavrov, pada Rabu (5/2/2025). mengatakan bahwa rencana Trump ini menunjukkan agenda Barat yang sesungguhnya di Timur Tengah.

”Mempraktikkan kebijakan hukuman kolektif adalah metode yang ditolak Rusia,” kata Lavrov, dikutip Anadolu Agency.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menambahkan Rusia yakin penyelesaian di Timur Tengah hanya mungkin dilakukan atas dasar solusi dua negara.

Dari benua Asia, seruan penolakan China juga ikut menggema. Kemenlu China mengatakan pihaknya menentang pemindahan paksa rakyat Gaza.

Mereka berharap semua pihak akan mengambil gencatan senjata dan pemerintahan pascakonflik sebagai kesempatan untuk membawa masalah Palestina kembali ke penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara.

Adapun Turki memandang bahwa rencana yang diusulkan Trump akan membuat konflik lebih besar lagi ke depannya. Menlu Turki, Hakan Fidan, mengatakan hal itu tak dapat diterima oleh siapapun.

Ia mengatakan Turki akan meninjau kembali langkah-langkah yang telah diambilnya terhadap Israel, seperti memutus perdagangan dan menarik duta besarnya. Hal itu dilakukan jika Israel menyetop pembunuhan terhadap warga Palestina dan kondisinya berubah.

Menlu Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan Jalur Gaza adalah milik rakyat Palestina. Pengusiran mereka tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum internasional.

“Hal ini juga akan menyebabkan penderitaan dan kebencian baru. Tidak boleh ada solusi yang dapat mengatasi masalah Palestina,” katanya.

Tak hanya dari berbagai negara dunia, kecaman juga muncul dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina mengatakan rencana Trump melanggar hukum, tidak bermoral, dan sama sekali tidak bertanggung jawab.

"Apa yang diusulkannya adalah omong kosong. Itu akan memperburuk krisis regional,” kata Albanese dalam sebuah konferensi pers di ibu kota Denmark, Kopenhagen.

Ia kemudian menyerukan agar seluruh anggota PBB memberikan sanksi massal bagi AS, yakni isolasi.