8 Negara yang Pernah Hampir Mengalami Shutdown, Mana Saja?

Dilansir Reuters, awal 2025 Ghana menghadapi ancaman penghentian layanan publik ketika parlemen belum juga mengesahkan anggaran tahunan. Untuk mencegah krisis, pemerintah mengeluarkan anggaran provisori yang memungkinkan pembayaran gaji pegawai dan operasional dasar tetap berjalan. Situasi ini menyoroti betapa rapuhnya sistem fiskal negara yang masih bergantung pada persetujuan cepat parlemen.

Pada Desember 2024, kebuntuan di parlemen Prancis membuat pemerintahan Emmanuel Macron tak bisa segera mengesahkan anggaran, mengutip France 24. Demi mencegah gangguan layanan publik, pemerintah memberlakukan undang-undang sementara yang menjamin pembayaran pensiun dan gaji aparatur sipil negara tetap dilakukan. Krisis ini memperlihatkan ketegangan antara eksekutif dan legislatif di negara yang biasanya stabil secara fiskal.

Krisis politik tahun 2011 di Kanada memuncak ketika pemerintahan minoritas Stephen Harper dijatuhkan lewat mosi tidak percaya setelah perdebatan mengenai transparansi anggaran, mengutip The Guardian.

Walau tidak terjadi penghentian layanan publik, kegiatan pemerintahan terhenti sementara hingga pemilu baru dilaksanakan. Kasus ini menjadi contoh bagaimana kebuntuan politik bisa mengguncang stabilitas administrasi tanpa berujung pada shutdown.

Antara 2010 hingga 2011, Belgia mencetak rekor dunia dengan lebih dari 500 hari tanpa pemerintahan terpilih akibat perpecahan politik antara komunitas Flandria dan Wallonia. Meski begitu, pemerintahan sementara tetap menjalankan fungsi dasar negara, termasuk pembayaran gaji dan layanan publik. Peristiwa ini menunjukkan efektivitas sistem administratif yang mampu berjalan walau tanpa kepemimpinan politik penuh.

Wilayah otonom ini pernah menghadapi penangguhan institusi pemerintahan antara 2002 hingga 2007 karena ketegangan politik internal. Selama periode itu, layanan publik tetap beroperasi di bawah pengawasan langsung pemerintah Inggris. Kasus ini menyoroti risiko sistem devolusi yang bisa lumpuh secara politik, tetapi tetap dipertahankan secara administratif.

Krisis ekonomi pada 2015 membuat Yunani berada di ambang kegagalan fungsi negara. Penutupan bank dan pembatasan penarikan tunai menyebabkan kelumpuhan ekonomi yang berdampak pada layanan publik. Meskipun bukan shutdown anggaran, situasi tersebut memperlihatkan efek serupa: negara tak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya secara normal.

Pada 2024 hingga awal 2025, Afrika Selatan menghadapi potensi kebuntuan anggaran ketika partai-partai dalam pemerintahan koalisi berselisih soal kebijakan pajak dan pembelanjaan sosial. Pemerintah harus bertindak cepat untuk memastikan tunjangan sosial tetap tersalurkan agar tidak menimbulkan keresahan publik. Kejadian itu memperlihatkan betapa rapuhnya tata kelola fiskal di tengah fragmentasi politik.

Sejak 2022, Pakistan mengalami tekanan ekonomi berat akibat krisis politik dan negosiasi panjang dengan IMF. Pembayaran gaji pegawai negeri sempat tertunda, dan distribusi bantuan publik tersendat di beberapa provinsi. Kondisi itu menciptakan situasi nyaris shutdown, di mana pemerintah berfungsi sangat terbatas dan masyarakat menghadapi penurunan drastis layanan publik.

Berbeda dari Amerika Serikat yang secara berkala menghadapi shutdown akibat sistem anggaran yang mengharuskan persetujuan legislatif setiap tahun, sebagian besar negara lain menghindari skenario itu melalui mekanisme darurat atau pemerintahan sementara.

Meski begitu, kasus-kasus di atas memperlihatkan satu kesamaan: krisis politik dan fiskal tetap bisa mengguncang fondasi pelayanan publik, bahkan di negara dengan sistem pemerintahan yang mapan.