Jakarta, IDN Times – Pemerintah Nepal mengambil langkah tegas untuk mengendalikan penyebaran informasi palsu di media sosial pascabencana banjir bandang Bhotekoshi pada Jumat (28/8/2026).
Otoritas setempat memanggil perwakilan platform digital guna menangani peredaran konten menyesatkan yang meresahkan masyarakat. Langkah ini bertujuan menjaga kondusivitas agar proses evakuasi dan pemulihan darurat tidak terganggu.
Pemerintah Nepal mendesak Meta dan TikTok segera menghapus foto dan video manipulatif terkait tragedi Bhotekoshi. Langkah ini diambil lantaran penyedia jasa internet (ISP) lokal hanya mampu memblokir situs web secara keseluruhan, bukan mencabut konten spesifik.
Kelambanan penanganan unggahan palsu ini dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi psikologis keluarga korban. Nepal juga meminta pengembang aplikasi menunjuk perwakilan khusus di negaranya agar pelaporan konten bermasalah bisa diproses lebih cepat.
"Penyedia internet lokal hanya bisa menutup akses seluruh situs, sehingga kami harus berkoordinasi langsung dengan pihak platform untuk menghapus unggahan hoaks," kata Direktur Otoritas Telekomunikasi Nepal, Bijay Kumar Roy, dikutip dari The Kathmandu Post.
Penyebaran disinformasi, termasuk daur ulang video lama dan gambar rekayasa kecerdasan buatan (AI), melonjak drastis usai banjir bandang melanda. Selain itu, otoritas juga menemukan kode QR palsu berkedok penggalangan dana fiktif bagi korban bencana.
Waktu tanggap platform digital saat ini memakan waktu 24 hingga 48 jam untuk menghapus unggahan yang dilaporkan. Durasi ini dinilai terlalu lambat karena hoaks telanjur viral sebelum berhasil dicabut.
"Kami telah mendesak TikTok dan Meta agar memperbarui sistem algoritma mereka supaya konten palsu langsung terblokir secara otomatis saat diunggah," ujar Roy.
Sebagai solusi komprehensif, Nepal membentuk satuan tugas (satgas) lintas lembaga yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, Otoritas Telekomunikasi, dan Kementerian Dalam Negeri. Tim ini bertugas memantau peredaran konten digital sekaligus menindak tegas oknum penyebar rumor berbahaya secara hukum.
Kepolisian turut dikerahkan guna melacak para kreator konten palsu yang memicu kepanikan massal. Pengawasan ketat ini diharapkan mampu melindungi masyarakat dari trauma akibat visual yang meresahkan.
"Kami mengimbau seluruh media dan warganet agar tidak membagikan informasi yang belum terverifikasi maupun konten rekayasa AI yang dapat memicu kepanikan," tegas perwakilan Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal.