Netanyahu: Fase Kedua Gencatan Senjata Gaza Segera Dimulai

Netanyahu menyebut fase kedua ini memiliki tantangan setara atau bahkan lebih sulit dibandingkan fase pertama. Fokus utama tahap ini adalah pelucutan senjata Hamas dan demiliterisasi Jalur Gaza. Otoritas Israel menargetkan proses ini bisa dimulai paling cepat akhir bulan ini, dilansir France24.

Israel menuntut pengembalian jasad Ran Gvili, perwira polisi berusia 24 tahun, sebelum fase kedua dimulai. Gvili tewas saat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan jasadnya dibawa ke Gaza. Hamas mengaku kesulitan mengevakuasi jasad tersebut karena tertimbun reruntuhan akibat serangan udara Israel selama dua tahun terakhir.

“Sekarang kita menghadapi fase kedua, yang tak kalah menantang, yaitu mencapai pelucutan senjata Hamas dan demiliterisasi Gaza. Ada fase ketiga, yaitu deradikalisasi Gaza, sesuatu yang juga diyakini mustahil oleh banyak orang. Namun, hal itu telah dilakukan di Jerman, Jepang, serta negara-negara Teluk, dan dapat juga dilakukan di Gaza,” ujar Netanyahu dalam konferensi pers bersama Kanselir Jerman Friedrich Merz, dilansir CBS.

Selama fase pertama gencatan senjata, militer Israel (IDF) mempertahankan kendali atas sekitar 53 hingga 58 persen wilayah Jalur Gaza. Pasukan Israel dilaporkan telah mundur ke posisi di belakang area yang disebut "Garis Kuning" (Yellow Line). Garis demarkasi ini diklaim Israel sebagai batas pertahanan mereka.

Militer Israel menyatakan tidak akan melepas kendali atas wilayah strategis tersebut dalam waktu dekat. Kepala Staf Angkatan Darat Israel telah menginstruksikan pasukan cadangan untuk mempertahankan posisi di sepanjang garis demarkasi.

“Garis Kuning adalah garis perbatasan baru, yang berfungsi sebagai garis pertahanan depan bagi komunitas kami dan garis kegiatan operasional. Kami memiliki kendali operasional atas sebagian besar Jalur Gaza dan kami akan tetap berada di garis pertahanan tersebut,” tutur Letnan Jenderal Eyal Zamir, dilansir Al Jazeera.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan serangan Israel tetap berlanjut meski dalam status gencatan senjata. Sejak kesepakatan berlaku pada 10 Oktober, tercatat lebih dari 370 warga Palestina tewas, termasuk sekitar 70 anak-anak. Tiga tentara Israel tewas akibat serangan militan dalam periode yang sama.

Proposal damai yang didukung AS mencakup pembentukan pasukan stabilisasi internasional dan pemerintahan sementara Palestina di bawah pengawasan Dewan Perdamaian pimpinan Trump. Beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, disebut dalam rencana Trump untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian. Jerman juga berencana mengirim petugas dan diplomat ke pusat koordinasi sipil-militer.

Namun, pejabat senior Hamas Basem Naim menyatakan kelompoknya menolak untuk dilucuti pasukan internasional. Hamas hanya siap membahas pembekuan atau penyimpanan senjata selama gencatan senjata. Kelompok tersebut bersikeras mempertahankan hak mereka untuk melawan pendudukan hingga berdirinya negara Palestina.

“Kami menyambut baik pasukan PBB untuk berada di dekat perbatasan, mengawasi perjanjian gencatan senjata, melaporkan pelanggaran, dan mencegah segala bentuk eskalasi. Namun kami tidak mau pasukan tersebut memiliki mandat apa pun di wilayah Palestina,” ungkap Basem Naim, dilansir Al Jazeera.

Sementara itu, Kanselir Merz mendukung implementasi fase kedua tapi tetap skeptis terhadap pengakuan negara Palestina dalam waktu dekat. Merz menilai solusi dua negara adalah opsi terbaik, tetapi pengakuan hanya bisa diberikan di akhir proses perdamaian, bukan di awal.