Netanyahu Tuding Presiden Prancis Picu Antisemitisme

Tuduhan ini disampaikan melalui surat yang dikirimkan Netanyahu kepada Macron pada Selasa (19/8/2025). Dalam surat itu, Netanyahu mengklaim bahwa angka kejahatan antisemit telah melonjak di Prancis sejak Macron mengumumkan rencana tersebut.

Ia berpendapat, pengakuan terhadap Palestina sama saja dengan memberi imbalan kepada Hamas atas serangan 7 Oktober 2023. Netanyahu juga menilai pengakuan ini akan membuat Hamas semakin enggan membebaskan sandera.

"Seruan Anda untuk sebuah negara Palestina menuangkan bahan bakar ke dalam api antisemit ini. Ini bukan diplomasi, ini adalah penenangan. Ini memberi penghargaan pada teror Hamas, mengeraskan penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera, memberanikan mereka yang mengancam Yahudi Prancis," tulis Netanyahu dalam suratnya, dilansir Al Jazeera.

Menteri Urusan Eropa Prancis, Benjamin Haddad, membantah tudingan tersebut. Haddad menyatakan Prancis tidak perlu diajari mengenai cara memerangi antisemitisme dan memperingatkan agar isu ini tidak dieksploitasi untuk kepentingan politik.

Kritik tajam dari Netanyahu tidak hanya ditujukan kepada Prancis. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga menerima surat dengan tuduhan serupa setelah negaranya berencana mengambil langkah yang sama untuk mengakui Palestina.

Netanyahu menyebut Albanese sebagai politisi lemah yang telah mengkhianati Israel dan meninggalkan Yahudi Australia. Tuduhan ini dengan cepat memicu ketegangan diplomatik yang antara kedua negara yang sebelumnya memiliki hubungan baik.

Israel juga telah mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina. Sementara, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyebut respons Israel sebagai reaksi yang tidak dapat dibenarkan dan justru semakin mengisolasi Israel di panggung dunia.

"Di saat dialog dan diplomasi lebih dibutuhkan dari sebelumnya, pemerintahan Netanyahu justru mengisolasi Israel dan melemahkan upaya internasional menuju perdamaian dan solusi dua negara," ujar Wong.

Pemerintah Prancis menjelaskan bahwa langkah pengakuan ini sejalan dengan dukungan lama mereka terhadap solusi dua negara. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menghidupkan kembali prospek perdamaian dan memberikan tekanan diplomatik terhadap Hamas.

Langkah Prancis ini merupakan bagian dari gelombang dukungan internasional yang lebih besar. Diperkirakan lebih dari 145 dari 193 negara anggota PBB telah atau berencana mengakui kedaulatan negara Palestina.

Otoritas Palestina di Ramallah menyambut baik sikap Prancis dan mengecam klaim Netanyahu. Kementerian luar negeri Palestina menyebut tuduhan itu sebagai catatan usang yang selalu menyamakan kritik terhadap kebijakan Israel dengan antisemitisme, dilansir RFI.

Di sisi lain, data dari pemerintah Prancis memang menunjukkan adanya lonjakan tindakan antisemit. Jumlah kasus yang dilaporkan meningkat tajam dari 436 pada tahun 2022 menjadi 1.676 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun pada tahun lalu, dilansir France24.