Oxfam Tolak Berikan Data Staf Palestina ke Israel Demi Keamanan

Menurut aturan pendaftaran baru yang ditetapkan Kementerian Urusan Diaspora Israel, informasi yang harus diserahkan kelompok bantuan mencakup salinan paspor, riwayat hidup, dan nama-nama anggota keluarga, termasuk anak-anak. Kementerian menyatakan akan melarang organisasi yang dicurigai menghasut rasisme, menyangkal keberadaan Negara Israel atau Holocaust, serta yang dianggap mendukung organisasi teroris yang melawan Israel.

Israel menyebutkan hingga kini, sebanyak 23 organisasi telah menyetujui aturan tersebut, sementara yang lainnya menolak atau masih mempertimbangkan keputusan mereka. Jaringan LSM Palestina (PNGO) mengecam organisasi-organisasi yang mematuhi tuntutan Israel tersebut.

“PNGO menegaskan adanya risiko serius yang melekat pada kebijakan ini, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional serta standar kerja kemanusiaan yang telah mapan,” kata PNGO dalam pernyataannya, seraya menambahkan bahwa informasi yang diberikan kepada Israel dapat mengancam keselamatan dan keamanan para staf Palestina.

Menurut Komite Penyelamatan Internasional (IRC), yang dilaporkan masih mempertimbangkan tuntutan tersebut, warga Palestina mencakup hampir seperlima dari seluruh pekerja bantuan yang tewas sejak dimulainya perang pada Oktober 2023.

Salah satu kelompok bantuan yang menyetujui aturan Israel adalah MSF. Dalam pernyataan pada Sabtu (24/1/2026), badan amal medis itu mengatakan pihaknya siap membagikan data pribadi sejumlah staf Palestina dan internasional demi mencegah Israel menangguhkan operasi kemanusiaan mereka di wilayah Palestina.

Keputusan MSF itu dikecam oleh sejumlah dokter dan aktivis, yang menganggap langkah tersebut berisiko membahayakan para staf Palestina.

“MSF dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit—menuruti tuntutan rezim yang melakukan genosida, atau menolak dan menghadapi pengusiran total serta penghentian mendadak seluruh layanan kesehatan dalam beberapa pekan ke depan. Namun, apa arti kemanusiaan di tengah genosida? Harus ada alternatif—alternatif yang menuntut pendekatan kemanusiaan yang jauh lebih berani dan disruptif di tengah kemerosotan politik yang begitu brutal," ungkap mantan staf MSF yang berbicara secara anonim.

Meski telah berhasil keluar dari jurang kelaparan, Gaza masih membutuhkan banyak bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya di tengah serangan Israel yang terus berlanjut. Israel sebelumnya menyatakan berkomitmen mengizinkan 600 truk bantuan per hari masuk ke Jalur Gaza sesuai ketentuan perjanjian gencatan senjata yang berlaku pada Oktober 2025. Namun, pada kenyataannya, hanya sekitar 200 truk yang benar-benar diizinkan masuk ke wilayah tersebut.

Saat ini, ratusan ribu keluarga Palestina di Gaza terpaksa mengungsi di tempat-tempat penampungan darurat dan tenda-tenda yang padat lantaran rumah mereka hancur akibat serangan Israel. Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa orang dilaporkan tewas setelah bangunan rusak yang mereka tempati runtuh akibat hujan deras dan banjir. Suhu rendah yang terus melanda wilayah tersebut juga membuat sejumlah anak meninggal akibat hipotermia.

Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, sedikitnya 492 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata. Secara keseluruhan, jumlah korban tewas akibat perang tersebut mencapai 71.660 orang, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.